Berita Yusril Ihza Mahendra Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com - Page 2

Kini giliran Prancis yang menyuarakan permohonan pemindahan terpidana hukuman mati dari Indonesia, setelah Australia dan Filipina sebelumnya...

03:28
News
VIDEO: Indonesia Nego dengan Inggris Terkait Pemulangan Reynhard Sinaga
03:56
News
VIDEO: Tim Hukum Prabowo-Gibran Buka Suara Jelang Pembacaan Putusan MK

Amalan yang Dianjurkan dari Takbiran hingga Esok Hari saat Lebaran, Jangan Lupa Mandi Sunah dan Makan Sebelum Salat Id
Pikap Hybrid BYD Shark 6 PHEV Mengaspal di Thailand, Indonesia Kapan?
Telah dibaca 0 kali
Tinjau Bandara Soetta, Menko PMK: Kenaikan Jumlah Penumpang Mudik Lebaran 2025 Cukup Tinggi
Telah dibaca 0 kali
Kabar Bursa Sepekan: Pencatatan 1 Saham, 3 Obligasi dan 2 Sukuk
Telah dibaca 0 kali
Tata Cara Sholat Qobliyah Subuh, Simak Panduan Lengkap dan Keutamaannya
Telah dibaca 0 kali
Jay Idzes dan Venezia Tantang Bologna: Tuan Rumah Mengincar Kejutan
Telah dibaca 0 kali
Rawan Penipuan dan TPPO, WNI Dilarang Bekerja di Kamboja, Myanmar, hingga Thailand
Telah dibaca 0 kali
320 Kata-Kata Minta Maaf Lebaran Buat Pacar yang Romantis dan Menyentuh
Telah dibaca 0 kali
Ngabuburit Bersama Sherly dan Bima, Hiu Paus Jinak di Gorontalo
Telah dibaca 0 kali
5 Panduan Aman Mudik Lebaran 2025 bagi Pasien Cuci Darah: Persiapan dan Tips Sehat
Telah dibaca 0 kali
Celine Evangelista Bantah Jadi Istri Kelima Jaksa Agung Setelah Mualaf: Itu Semua Adalah Fitnah
Telah dibaca 0 kali
Trik Dagang Supaya Laris, Strategi Jitu Meningkatkan Penjualan
Telah dibaca 0 kali
Trik WA 2025, Fitur Terbaru dan Cara Mengoptimalkan WhatsApp
Telah dibaca 0 kali
4 Potret Fanny Soegi dalam Penampilan Terbaru, Memesona Dijuluki Bidadari hingga Barbie Nusantara
Telah dibaca 0 kali
Hasil Sidang Isbat Lebaran 2025 Menetapkan Kapan Idul Fitri 1446 H
Telah dibaca 119 kali

Advertisement

Advertisement

Ilustrasi bendera Prancis (AFP/Ludovic Marin)

Ilustrasi narapidana.

Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, M Nasir Djamil saat diskusi bertema KPK adalah Kunci yang digelar di Jakarta, Sabtu (7/9/2019). Diskusi membahas polemik revisi UU KPK dan dampaknya. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Banner Infografis Prabowo Beri Kesempatan Koruptor Tobat. (Liputan6.com/Abdillah)

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengaku belum dapat membayangkan sikap apa yang akan diambil Pengadilan Tinggi perihal perkara putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memenangkan gugatan Partai Prima menunda Pemilu 2024.

Yusril Ihza Mahendra, seorang advokat, akademisi di bidang hukum tata negara, politikus, dan salah seorang tokoh pemikir dan intelektual Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia pada era Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Mary Jane Veloso, 39 tahun, ditangkap dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 2010 setelah koper yang dibawanya ditemukan berisi 2,6 kilogram (5,7 pon) narkotika jenis heroin. (DEVI RAHMAN/AFP)

Pemindahan terpidana mati, Mary Jane Veloso merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Practical Arrangement atau Pengaturan Praktis, antara pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dengan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T Vasquez di Jakarta, pada Jumat 6 Desember 2024 lalu. (DEVI RAHMAN/AFP)

Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas, I Nyoman Gede Surya Mataram di Gedung Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kuningan, Jakarta Selatan. (Foto: Liputan6.com/Nanda Perdana Putra).

Mary Jane Veloso, 39 tahun, ditangkap dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 2010 setelah koper yang dibawanya ditemukan berisi 2,6 kilogram (5,7 pon) narkotika jenis heroin. (DEVI RAHMAN/AFP)

Jajaran di kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan Refleksi Akhir Tahun 2024 di Kampus Poltekim, Kota Tangerang, Senin (16/12/2024). (Ist).

Dafta kesembilan orang anggota Bali Nine yang menjadi tersangka kasus narkoba dan akan di hukum mati.

Menurut Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, setelah dipulangkan pemerintah Filipina yang akan bertanggungjawab melakukan pembinaan terhadap Mary Jane Veloso. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra menambahkan bahwa pemerintah Indonesia tidak memberikan pengampunan kepada Mary Jane Veloso, namun sepakat untuk memulangkan Mary Jane ke Filipina. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Mary Jane Fiesta Veloso

Ketua Umum (Ketum) Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra. (Liputan6.com/Winda Nelfira)

Yusril Ihza Mahendra, seorang advokat, akademisi di bidang hukum tata negara, politikus, dan salah seorang tokoh pemikir dan intelektual Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia pada era Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia Yusril Ihza Mahendra (kiri) dan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul Vasquez usai penandatanganan dokumen terkait rencana pemulangan terpidana mati Mary Jane Veloso di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Jumat (6/12/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Indonesia dan Filipina resmi menandatangani kesepakatan practical agreement pada 6 Desember 2024 untuk memulangkan Mary Jane Veloso. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Diketahui, Mary Jane Veloso merupakan seorang warga Filipina yang menjadi terpidana mati kasus narkoba di Indonesia sejak tahun 2015. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Calon Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 Yusril Ihza Mahendra tiba di Istana Negara, Jakarta Pusat untuk mengikuti pelantikan, Senin (21/10/2024).

Presiden Prabowo Subianto menyapa para jurnalis sebelum menerima tamu kenegaraannya di Istana Kepresidenan Republik Indonesia, Jakarta pada Senin 21 Oktober 2024. (BAY ISMOYO/AFP)

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengaku belum dapat membayangkan sikap apa yang akan diambil Pengadilan Tinggi perihal perkara putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memenangkan gugatan Partai Prima menunda Pemilu 2024.

1
2
3
4
5
6
7
8
9