Pengamat: Internet Sudah Jadi Hajat Hidup Orang Banyak

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Teknologi dan Informasi, Teguh Prasetyo, menilai akses internet sudah menjadi bagian dari kebutuhan pokok masyarakat. Karena itu akses internet yang cepat sudah seharusnya bisa dirasakan.

"Ada 9 bahan pokok, yang keempat itu saya bilang kalau sekarang adalah internet. Internet itu sudah menjadi hajat hidup orang banyak," kata Teguh di sela-sela acara diskusi 'Akses Internet Cepat dan Murah, Jalan Tol Menuju Kemakmuran' di Warung Daun Cikini, Jakarta, Selasa (1/9/2014).

Kebutuhan internet, lanjut Teguh, saat ini sangat berbeda jauh dibandingkan beberapa tahun lalu. "Kalau sekarang internet tidak bisa diakses selama semenit saja, sudah banyak orang yang memprotes," katanya.

Untuk mendapatkan akses internet yang cepat, sambung Teguh, dibutuhkan revolusi dari berbagai kalangan. Termasuk praktisi, pengguna, penyedia jaringan dan konten, serta eksekutif dan legislatif.

"Tidak ada koordinasi dan kesatuan visi, itulah masalah kita saat ini. Pemerintah juga jangan terlalu bergantung ke swasta dalam membangun infrastruktur TIK," tuturnya.

Di kesempatan yang sama, anggota Badan Regulasi dan Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Nonot Harsono, menambahkan bahwa untuk mendapatkan akses internet cepat, dibutuhkan pemikiran bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) adalah berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). Pemerintah harus ingat bahwa TIK adalah penggerak ekonomi dunia.

"Kemenkominfo harus fokus menyediakan akses komunikasi cepat bagi semua warga negara, dunia usaha dan industri, dan pemerintah, di seluruh wilayah dengan harga terjangkau," kata Nonot.

Nonot pun optimis Indonesia akan memiliki akses internet cepat dan lebih baik ke depannya, tapi diperlukan regulasi, pola pikir, orang-orang, dan organisasi yang tepat untuk membangun infrastruktur TIK.

"Industri Telko itu bisa berjalan tanpa dana dari pemerintah. Jaringan TIK bisa dibangun oleh BUMN dan swasta. PR (Pekerjaan Rumah) pemerintah selanjutnya adalah untuk membenahi pembagian tugas nasional, tapi semuanya harus saling terhubung antara pemerintah dan pihak swasta," ungkap Nonot.