Pejabat Indonesia Jadi Sasaran Utama Penyadapan

Keamanan cyber kurang diperhatikan

"Pejabat kita cukup banyak yang melek teknologi. Namun kesadaran akan keamananya cyber-nya masih kurang. Banyak yang memakai email dan aplikasi instant messaging gratisan sebagai saluran informasi, menurut saya ini berbahaya," kata Pratama.

Pratama sendiri berharap pemerintah sekarang mulai memikirkan cara yang efektif untuk menjaga keamanan informasi yang dimiliki para pejabat penting di Tanah Air. Hal ini penting, apalagi pemerintahan Jokowi-JK sedang menggarap e-Government.

"e-Government akan sukses bila pemerintah bisa memastikan keamanan infrastruktur dan para pemakainya. Akan berbahaya bila nanti semua informasi penting dan rahasia secara terus-menerus diambil dengan mudah oleh asing," paparnya.

Patut kembangkan produk lokal

Dijelaskan bahwa pemerintah perlu memulai kerja sama dengan kampus. Mengembangkan produk komunikasi dan informasi yang aman asli buatan dalam negeri. Banyak hasil riset dan penelitian mahasiswa maupun dosen yang bisa dikembangkan.

"Mengamankan para pejabat Tanah Air dari penyadapan asing bisa dimulai dari mengembangkan riset mahasiswa maupun dosen. Apapun bentuknya, menggunakan produk buatan lokal yang bisa dikontrol dan langsung cek jauh lebih aman ketimbang memakai produk asing, apalagi yang gratis karena no free lunch," tukas Pratama.

Beberapa negara maju menerapkan aturan tak tertulis bahwa teknologi yang mereka eksport haruslah bisa mereka buka dari manapun. 

Artinya, meski kita telah membeli secara resmi, tak menutup kemungkinan negara asal produk tersebut bisa menyadap bahkan mengganggu proses komunikasi. Itulah sebabnya para pejabat Indonesia masih menjadi sasaran utama penyadapan.

(edh/isk)