Aplikasi TIK BPMPT Bikin Investasi di Jabar Melonjak

Liputan6.com, Bandung - Aplikasi teknologi informasi perizinan (TIK) di Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) diklaim berhasil melonjakkan nilai investasi di Jabar.

Kepala Bidang Perizinan Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Jabar Yadi Cahyadi mengatakan, aplikasi TIK efektif menekan pungutan liar (pungli) sehingga memudahkan investor.

Tahun 2012, saat pertama dirilis, aplikasi tersebut bernama Sicantik (Sistem Informasi Layanan Cerdas untuk Publik) hasil kerjasama dengan Dinas Komunikasi Informatika (Diskominfo) Provinsi Jabar.

"Sicantik mendorong BPMPT melakukan pengembangan terhadapnya sehingga tahun 2014 berubah namanya menjadi Simpatik.
Melalui kedua aplikasi itu, sebelum heboh di media sosial Saber Pungli, kita sudah duluan karena resi izin yang diberikan kepada pemohon betul-betul tanpa biaya,” ungkapnya di BPMPT Jabar, Jalan Sumatra, Kota Bandung, belum lama ini.

Simpatik ini pula yang menjadi pondasi lahirnya terobosan kebijakan yang membuat BPMPT Jabar menjadi badan perizinan tingkat provinsi pertama yang memberlakukan layanan perizinan daring paralel sejak Agustus 2015.

Dengannya, masyarakat bisa mewujudkan perizinan paralel pada suatu sektor usaha secara online dan cukup satu pintu, sehingga waktu dan kepastian yang diberikan ke masyarakat menjadi lebih tinggi.

Ini dibarengi keterlibatan BPMPT Jabar dalam program pemerintah pusat meluncurkan program kemudahan izin investasi langsung konstruksi (Klik) di 11 kawasan industri, yang mana proses perizinan bisa diselesaikan dalam waktu 3 jam.

Terobosan ini, sebagaimana diungkapkan Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK per 21 Oktober 2016, membuat Jabar menjadi pilot project KPK sebagai motor pemberantasan korupsi secara nasional yang akan diadopsi ke 16 provinsi lainnya di tanah air.

Yadi melanjutkan, implementasi aplikasi TIK melahirkan izin paralel (dimulai dari proses izin prinsip hingga izin operasional), sehingga apabila pemohon mengajukan perizinan pada salah satu sektor, maka otomatis mengurus perizinan lainnya terkait dengan dibangunnya sektor tersebut.

“Misalnya ada pemohon yang mau bangun hotel. Pasti ada izin genset, terus bangunan di atas lima lantai ada izin ketinggian, atau izin air. Nah, paralel itu memungkinkan data terurut. Jadi tidak kami input satu-satu lagi tiap perizinannya itu,” jelasnya.

Pengurusan izin berbasis paralel ini memungkinkan terjadinya irisan antara izin yang satu dengan lainnya, sehingga durasi keluarnya izin lebih cepat dibandingkan cara konvensional yang harus input data satu per satu.

Melalui sistem paralel ini, lanjut Yadi, BPMPT mengeluarkan inovasi pelayanan perizinan 3 jam. Ada 12 sektor perizinan yang dapat selesai dengan durasi tersebut. Antara lain Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan, Angka Pengenal Importir Umum, Angka Pengenal Importir Produsen, dan banyak lagi.

"Jawa Barat, sebelum ada Saber Pungli, sudah memberikan pengurusan perizinan yang tak melibatkan sistem birokrasi rumit. Warga atau pemohon akan mendapatkan layanan pengurusan perizinan tanpa keluar biaya. Digunakannya aplikasi TIK menjadi solusi memberantas pungutan liar di BPMPT," katanya.

Dari 232 sektor perizinan di BPMPT Jabar, terdapat tiga sektor yang menarik retribusi sementara sektor lainnya tidak memerlukan biaya sama sekali.

Tiga sektor tersebut yakni izin trayek perhubungan, mempekerjakan tenaga kerja asing, dan perikanan. Pembayaran ketiganya pun sudah langsung ke perbankan (BJB), tidak ada kontak dengan petugas sehingga minim potensi praktik suap.

Dalam beberapa tahun terakhir, setiap tahunnya BPMPT Provinsi Jabar merilis rata-rata 50.000 perizinan dari total sektor. Hingga awal November 2016, sekitar 40.000 perizinan dirilis sehingga realisasi investasi dan serapan tenaga kerja selalu signifikan.

Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkap, Jabar menempati peringkat teratas sebagai lokasi realisasi investasi di kuartal pertama 2016. Peringkat ini berdasarkan nilai investasi maupun penyerapan tenaga kerja.

Realisasi investasi di Jabar mencapai Rp 28,6 triliun dan menyerap 55.382 tenaga kerja. Realisasi investasi ini mengungguli provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa.

Untuk penyerapan tenaga kerja, PMA Jabar menempati posisi teratas dengan jumlah tenaga kerja yang diserap 42.460 tenaga kerja. Sedangkan untuk PMDN Jabar,  penyerapannya sebesar 12.922 tenaga kerja di bawah Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan.

BKPM mencatat, porsi Penanaman Modal Asing (PMA) yang mendominasi berdampak signifikan terhadap peringkat Jabar sebagai tujuan utama investasi di Indonesia.

Kontribusi PMA di Jabar mencapai Rp 22,52 triliun, sedangkan sisanya Rp 6,08 triliun merupakan kontribusi dari Penanaman Modal Dalam Negeri.

(Msu/Isk)