90 Persen Kota di Indonesia Diprediksi Gagal Olah Data Smart City

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah kota di Indonesia tengah giat mengusung program smart city. Namun menurut prediksi perusahaan riset International Data Corporation (IDC), sebagian besar kota belum bisa mengolah data smart city dengan baik.

Berdasarkan prediksi IDC, 90 persen kota di Indonesia akan gagal memanfaatkan data smart city dan aset digital pada 2017. Hal ini disebabkan kurangnya proses, manajemen proyek dan keterampilan manajemen perubahan. Ini adalah satu dari 10 prediksi mengenai ICT yang akan terjadi pada 2017 dan memberikan dampak besar terhadap perusahaan di Indonesia.

Menurut Head of Consulting Department IDC Indonesia, Mevira Munindra, baru beberapa pengembangan smart city di Indonesia memiliki tim sendiri, yang kemungkinan mayoritas ada di Pulau Jawa. Padahal, tim khusus untuk smart city sangat menentukan kesuksesan program tersebut.

Project Management Office (PMO) dinilai sebagai solusi utama, agar Pemerintah Kota (Pemkot) dapat memanfaatkan data dan aset digital dari smart city. "Yang harus diutamakan adalah punya tim sendiri, ada PMO-nya yang fokus memberikan edukasi, arahan dan menjadi pengawas untuk pemerintah lokal melakukan transisi dari tradisional ke smart city," jelas Mevira saat ditemui di kawasan Jakarta, Rabu (18/1/2017).

Jika tidak ada pengarah atau agen perubahan yang membantu, maka risiko kegagalan dalam mengembangkan smart city akan terjadi. Terlebih, smart city adalah sekumpulan berbagai proyek yang memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk mewujudkan pelayanan masyarakat lebih baik.

Singkatnya, smart city dapat menjadi solusi untuk permasalah di sebuah kota agar lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, yang terintegrasi di semua sektor publik.

"Karena itu harus ada yang mengatur. smart city itu bukan satu bagian proyek, tapi bisa saja sejalan dengan proyek lain seperti membangun transportasi, apa lagi yang diperlukan selanjutnya. Nah PMO bisa menjadi pengarah untuk perubahan itu, sehingga harus ada satu institusi yang membantu pemerintah melakukan hal tersebut," ungkap Mevira.

(Din/Ysl)