Sukses

iCIO: Indonesia Kekurangan Ahli di Bidang Teknologi

Menurut Chairman Chief Information Officer Indonesia (iCIO Community), Agus Wicaksono, ada 5 masalah yang dihadapi bisnis digital Indonesia.

Liputan6.com, Jakarta - Perkembangan bisnis digital di Indonesia ternyata masih menemui sejumlah kendala. Menurut Chairman Chief Information Officer Indonesia (iCIO Community), Agus Wicaksono, ada lima masalah yang harus dihadapi bisnis digital Tanah Air, antara lain kesenjangan infrastruktur teknologi, kekurangan tenaga ahli, keamanan data, standar pertukaran informasi, serta kepemilikan data.

Untuk membahas salah satu kendala tersebut, iCIO Community pun menyelenggarakan diskusi terbuka bertajuk "Closing The Digital Gap". Adapun pembicaranya adalah CEO Line Indonesia Ongki Kurniawan, CEO Hired Today Frans Dirgantara, Wakil Rektor Universitas Bina Nusantara Idris Gautama, Kepala Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia Gunawan Wibisono, dan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Pangerapan.

Sesuai tajuk, diskusi ini membahas mengenai kurangnya tenaga ahli bidang teknologi informasi di Indonesia. Menurut Ongki, sumber daya manusia (SDM) merupakan aset penting yang dimiliki perusahaan. Namun di Indonesia, sumber daya berkualitas masih terbilang minim.

"Tak hanya kemampuan, masalah lain yang juga perlu menjadi perhatian adalah mencari di mana talenta itu berada. Sebab, sampai saat ini kami belum mempunyai data wilayah mana saja yang memiliki talenta baik," tuturnya ditemui Tekno Liputan6.com saat diskusi di Jakarta, Selasa (9/5/2017).

Namun menurut Ongki, sebuah perusahaan digital tak hanya sekadar menjadi magnet bagi pencari kerja, tapi bisa menjadi institusi pendidikan bagi pegawainya. Dengan demikian, pekerja dapat tetap mengolah dan meningkatkan kemampuannya.

Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Pangerapan pun tak menampik memang ada kesenjangan jumlah tenaga ahli bidang teknologi informatika (TI) di Indonesia. Ia menilai pemerintah sebenarnya dapat mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan tenaga ahli.

"Kebijakan bisa diambil, tapi harus dibekali dengan data dari ekosistem pula. Seperti apa kekurangannya, berapa jumlah yang dibutuhkan, baru setelah itu kita bisa merumuskan kebijaka yang sesuai," ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa permasalahan ini harus dibahas lintas Kementerian dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap.

Sementara Wakil Rektor Universitas Bina Nusantara Idris Gautama menambahkan universitas telah berupaya untuk mengurangi permasalahan tersebut dengan menyiapkan lulusan yang dibekali kemampuan terkini. Salah satunya bekerja sama dengan beberapa perusahaan digital untuk saling berbagi informasi dan pengalaman.

Terkini, Universitas Bina Nusantara dan Universitas Indonesia baru saja menandatangani nota kesepahaman dengan iCIO Community. Nota kesepahaman ini merupakan bentuk kerja sama untuk meningkatkan program pendidikan digital di perguruan tinggi sekaligus memperkuat relasi dunia bisnis dan pendidikan.

(Dam/Cas)