Redam Kasus WhatsApp, Indonesia Harus Perbanyak Aplikasi Lokal

Liputan6.com, Jakarta - Salah satu cara agar Indonesia bisa lebih optimal mencegah konten-konten negatif, termasuk pornografi, di aplikasi chat seperti WhatsApp yaitu dengan memperbanyak aplikasi buatan lokal. Semakin banyak aplikasi lokal bisa membuat pemerintah memiliki daya tawar ketika ada kasus terkait layanan asing.

Diungkapkan pakar keamanan siber, Pratama Persadha, kasus konten pornografi di aplikasi WhatsApp seharusnya menjadi titik balik bagi pemerintah agar berusaha lebih keras untuk mulai mandiri secara teknologi. Oleh karena itu, ia mengimbau pemerintah dapat memberikan dukungan yang maksimal agar banyak aplikasi bisa dibuat oleh masyarakat dan di Indonesia.

"Kita harus mulai mandiri secara teknologi. Sekarang kita belum ada bargaining power (daya tawar) karena tidak ada aplikasi alternatif (terkait kasus WhatsApp)," kata Pratama saat dihubungi Tekno Liputan6.com, Selasa (7/11/2017).

Pratama menilai Indonesia memiliki banyak potensi hebat yang bisa membuat berbagai aplikasi. Ia berharap pemerintah tidak hanya memberikan dukungan moral, tapi juga secara materiel.

"Pemerintah harus memanfaatkan potensi-potensi tersebut. Jangan sampai bakat-bakat hebat itu lari ke luar negeri karena tidak adanya dukungan di dalam negeri. Karena selain dukungan (moral), pemerintah juga harus memberikan dukungan secara finansial dan untuk hal ini bisa bekerjasama dengan pihak swasta, tapi inisiasinya harus dari pemerintah," jelas Pratama.

Dijelaskan Pratama, aplikasi-aplikasi lokal akan membutuhkan dukungan finansial yang besar seiring dengan pertumbuhan penggunanya. Saat itu lah, dukungan dari pemerintah dan pihak swasta akan sangat dibutuhkan.

"Ketika penggunanya semakin banyak, maka infrastruktur yang dibutuhkan juga semakin besar karena mereka akan butuh lebih banyak hal termasuk server. Nah, pemerintah bisa menyediakan anggaran untuk hal itu, bisa juga kerjasama dengan swasta," tuturnya.