Menkominfo: Adopsi Smart City Harus Ubah Pola Pikir

UMKM Digital — Menkominfo Rudiantara di acara Gerakan Menuju 100 Smart City 2017 di Jakarta, Rabu (15/11/2017).

Liputan6.com, Jakarta - Program smart city seolah menjadi tren di Indonesia guna meningkatkan kualitas pelayanan sebuah kota.

Kementerian Komunikasi dan Informatika mulai melakukan koordinasi dan penataan smart city di Indonesia seiring dengan kian bertambahnya jumlah kota cerdas yang memanfaatkan inovasi dan teknologi.

Menkominfo Rudiantara mengatakan Kemkominfo sebagai regulator terus mengawasi perkembangan smart city. "Kemkominfo memastikan semua bergerak dalam policy dan ruang inovasinya. Selain itu, penting untuk mengubah pola pikir dalam memberikan layanan," kata Rudiantara saat membuka acara "Gerakan Menuju 100 Smart City 2017" di Jakarta, Rabu (15/11/2017).

Pria yang karib disapa Chief RA itu mengatakan, smart city umumnya dikaitkan dengan pengadaan peralatan atau perangkat baru.

"Itu salah besar, nomor satu harus ubah pola pikir dalam melayani masyarakat. Dalam hal ini, value apa yang akan diberikan ke masyarakat. Setelah tahu apa yang mau diperbaiki, baru dilakukan penataan dengan proses bisnis baru dan biasanya akan lebih cepat dengan memanfaatkan teknologi digital. Jadi, bukan digitalnya diubah, tetapi pola pikir orangnya," ujar Rudiantara.

Dalam program smart city, teknologi hanya sebuah enabler atau pemercepat perubahan. Namun, yang paling utama adalah perubahan pola pikir pemerintah daerahnya.

Rudiantara yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Padjajaran itu juga mengatakan, pelaksanaan program smart city diatur dan perlu ditata dengan target-target.

2 dari 2 halaman

24 Smart City

"Ada 514 kota/kabupaten di Indonesia masing-masing membuat rencana smart city, tetapi harus ditata dengan target. Mulanya 100 smart city kita tarik target 2020, kemudian hingga 2017 diharapkan ada 25 smart city. Saat ini yang sudah ada 24 kota," tutur Rudiantara.

Menurutnya, ke-24 smart city ini harus terus ditata dan menjadi template bagi pemerintah daerah lain yang ingin menerapkan smart city.

Untuk membantu seluruh daerah mendapatkan akses internet cepat (broadband) dan mempercepat penerapan smart city, pemerintah menerapkan kebijakan afirmatif, yakni membangun infrastruktur broadband Palapa Ring.

"Pemerintah saat ini sedang membuat program Palapa Ring, di mana semua kabupaten kota bisa terhubung broadband dan selesai 2019," kata Rudiantara.

Selain Palapa Ring, pemerintah juga akan meluncurkan High Throughput Satelit atau satelit internet berkecepatan tinggi pada 2019. Nantinya satelit ini akan menghubungkan 220 ribu sekolah, 3.000 kampus, 10 ribu puskesmas, Koramil, Kodam, polres, polsek, dan 75 ribu desa.

(Tin/Cas)

Saksikan Video Pilihan Berikut: