Dituding Tak Bayar Pajak, Airbnb Akhirnya Buka Suara

Liputan6.com, Jakarta - Layanan penginapan online Airbnb dikabarkan tengah mengalami masalah terkait pembayaran pajak.

Jika rentetan masalahnya sama seperti Google beberapa waktu lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bisa langsung memblokirnya.

Menanggapi hal ini Mich Goh, Head of Public Policy Airbnb Asia Tenggara mengklaim telah mengikuti peraturan yang berlaku dan bahkan membayar semua pajak yang harus dibayar, tak cuma di Indonesia tetapi di seluruh dunia.

Dengan demikian, katanya, pajak perusahaan adalah pajak atas laba. Ia menegaskan Airbnb adalah perusahaan muda yang banyak berinvestasi untuk masa depan.

"Tuan rumah (host) Airbnb mendapat 97 persen dari biaya yang mereka kenakan untuk menyewakan ruang kosong mereka. Dalam setahun terakhir, tuan rumah di Indonesia pada umumnya memperoleh sekitar Rp 28,4 juta, dengan total pendapatan seluruh tuan rumah sebesar Rp 1,15 triliun," kata Goh dalam keterangan resmi Airbnb yang diterima Tekno Liputan6.com, Jumat (24/11/2017).

Goh melanjutkan, Airbnb mendorong jumlah masyarakat untuk berwisata dan berbelanja di lingkungan lokal sekitarnya, yang berarti bahwa sebagian besar uang yang dihasilkan oleh platform Airbnb tetap berada di masyarakat setempat.

Selain itu, Goh melanjutkan, Airbnb juga berperan dalam memastikan tuan rumah dan tamu membayar bagian pajak mereka secara adil, dan telah bermitra dengan pemerintah di seluruh dunia untuk mempermudah proses ini.

Sejak 2014, Airbnb bahkan sudah mengumpulkan dan mengirimkan pajak ke lebih dari 340 komunitas di seluruh dunia dan para tamu telah membayar Rp 6,9 triliun untuk pajak perjalanan dan wisata.

"Kami bekerja sama dengan pembuat kebijakan di seluruh dunia untuk memperluas program kami dan menemukan cara yang tepat untuk mengumpulkan penerimaan pajak yang adil dari komunitas tuan rumah kami. Indonesia tidak terkecuali, dan kami berharap dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk mencapai tujuan ini," pungkas Goh.