KPK Diminta Usut Penyusunan RPM Jasa Telekomunikasi

FSP BUMN Strategis, lanjut Wisnu, menolak RPM ini karena isinya dinilai sama saja dengan rancangan Peraturan Pemerintah No 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit yang ditolak ditandatangi Presiden Joko Widodo pada 2016.

Alasan lainnya, RPM Jasa Telekomunikasi dinilai melanggar UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terutama Pasal 96 mengenai partisipasi masyarakat.

Diketahui, pemerintah telah melakukan uji publik pada 8-12 Desember 2017. Pihak oposisi menuding uji publik tidak dilakukan sesuai aturan berlaku dan hanya terkesan formalitas saja.

Ia juga menilai, penyusunan RPM Jastel justru mengabaikan rancangan UU Telekomunikasi yang baru untuk menggantikan UU Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 yang akan menjadi acuan PP atau aturan di bawahnya.

"Saran kami, selesaikan saja dulu rancangan UU Telekomunikasi yang baru agar rampung pada 2018. Setelah itu, baru fokus ke revisi PP dengan UU Telekomunikasi yang baru dan baru ke revisi PM," tambahnya.

Sebelumnya, KPPU meminta Kemkominfo untuk memastikan RPM tentang Jasa Telekomunikasi ini dapat adil bagi pelaku usaha telekomunikasi.

Pihaknya menyayangkan Kemkominfo tidak berdiskusi dahulu dengan KPPU terkait rencana ini. Padahal, biasanya Kemkominfo akan berdiskusi apabila merancang kebijakan telekomunikasi.

"Rabu besok, kami mengundang Kemkominfo untuk meminta penjelasan rinci tentang rencana penerbitan RPM ini. Kami akan memastikan aturan yang dibuat Kemkominfo mendukung iklm persaingan sehat atau tidak," tutur Syarkawi.

Kemkominfo diketahui telah menggelar rapat untuk membahas RPM Jasa Telekomunikasi berdasarkan konsultasi publik yang dilakukan bersama seluruh operator telekomunikasi dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) beberapa waktu lalu.

(Cas/Isk)

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: