Petisi Online Tolak Pasal Zina Didukung Hampir 70.000 Orang

Tunggal menjelaskan, pasal peluasan zina juga terkesan tidak pro terhadap korban eksploitasi seks.

Contohnya, apabila ada seorang anak di bawah umur dirayu dan diperdaya oleh orang dewasa untuk dieksploitasi secara seksual, maka sang anak di bawah umur juga berpotensi terkena pasal zina.

Kekhawatiran Tunggal juga masih erat kaitannya dengan masalah perkawinan anak, karena dikhawatirkan dengan terjadinya peluasan pasal zina dapat mendorong terjadinya perkawinan anak dengan alasan menolak zina.

Di Indonesia, praktek perkawinan anak masih banyak terjadi. Data Badan Pusat Statistik 2015 mengungkapkan ada satu dari lima anak perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun melakukan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun.

Perkawinan anak juga dapat merenggut hak anak perempuan yang seharusnya mendapatkan haknya untuk mendapat pendidikan, bermain, dan tumbuh kembang optimal, tetapi menjadi harus lebih dini mengasuh buah hati.

Sebelumnya, Guru Besar IPB Euis Sunarti bersama sejumlah pihak mayoritas ibu-ibu pada 2016 lalu juga menggugat perluasan pasal zina ini.

Dalam gugatannya terkait Pasal 284 KUHP, pemohon mengatakan cakupan seluruh arti kata "zina" hanya terbatas bila salah satu pasangan atau keduanya terikat dalam hubungan pernikahan. Padahal, pasangan yang tidak terikat pernikahan juga bisa dikatakan zina.

Adapun untuk Pasal 285 KUHP, pemohon juga meminta perluasan makna perkosaan bukan hanya dilakukan pelaku terhadap wanita, tetapi juga kepada pria.

Kemudian Pasal 292, pemohon meminta para pelaku seks menyimpang atau dalam hal ini LGBT, diminta jangan hanya dibatasi oleh orang dewasa.

Pengujian pasal tersebut akhirnya ditolak oleh lima hakim MK. Perdebatan peminadaan zina pun sekarang pindah ke DPR. 

(Tom/Jek)

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: