Ombudsman: Penyalahgunaan Data Registrasi Perlu Perhatian Pemerintah

1. Ombudsman meminta pemerintah pempercepat proses legislasi RUU perlindungan data pribadi untuk memastikan hak masyarakat selaku subjek data terlindungi.

2. Kemkominfo disarankan mengatur kewajiban memutakhirkan sistem keamanan teknolologi informasi di semua institusi baik pemerintah maupun korporasi yang terkait dengan penggunaan data pribadi.

3. Kemkominfo juga diminta untuk memastikan seluruh operator telekomunikasi dan penjual kartu prabayar menghentikan penggunaan instrumen robotik dan upaya lainnya dalam memanfaatkan data kependudukan yang sifatnya manipulatif registrasi kartu prabayar. Selanjutnya, jika pada praktiknya ditemukan ada registrasi yang tak wajar, pemerintah dan operator wajib menonaktifkan nomor prabayar tersebut.

4. Ombudsman meminta Kemkominfo mengusut penjual atau operator telekomunikasi yang tidak melakukan upaya perbaikan atas manipulasi registrasi prabayar.

5. Pemerintah diminta untuk mengupayakan pencabutan semua regulasi yang memberi peluang untuk melakukan praktik pemberian, pertukaran, dan jual beli data pribadi yang bisa merugikan warga negara.

6. Membatasi penggunaan klausula baku dalam berbagai perjanjian terkait pemanfaatan data pribadi yang cenderung menempatkan subjek data dalam posisi lemah.

7. Melakukan pengawasan dan pembenahan tata niaga voucher atau kartu perdana untuk menghindari penyalahgunaan data kependudukan dan praktik bisnis tak sehat melalui potensi mark up data pelanggan atau rekayasa laporan keuangan pada operator

8. Kemkominfo diminta segera menertibkan pemanfaatan jaringan dan frekuensi untuk penyebaran promosi bisnis sepihak ke peralatan telekomunikasi yang dimiliki oleh warga negara.

Ombudsman menilai, meskipun registrasi kartu SIM prabayar mengalami banyak kendala, kebijakan registrasi harus terus dijalankan sesuai aturan. Hal ini lantaran tujuannya untuk tertib administrasi dan menciptakan industri telekomunikasi yang sehat. 

(Tin/Jek)

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: