Operator Mulai Blokir Nomor Prabayar Bodong

Liputan6.com, Jakarta - Proses pemblokiran sejumlah nomor prabayar yang melakukan registrasi secara tidak sah sudah dilakukan secara bertahap. Informasi ini diketahui langsung dari Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Merza Fachys.

Pemblokiran ini dilakukan menyusul adanya temuan di masyarakat mengenai registrasi kartu prabayar yang dilakukan secara massal menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor Kartu Keluarga (KK) orang lain alias tidak sah atau bodong.

Dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa (17/4/2018), sebelum pemblokiran dilakukan para operator seluler akan melakukan pemberitahuan terlebih dulu. Pemberitahuan itu dapat berupa SMS atau media lainnya pada nomor yang akan diblokir.

"Kepada masyarakat diimbau untuk tetap bersedia melakukan registrasi dengan benar sesuai NIK dan KK miliknya. Masyarakat jangan menerima kartu prabayar baru yang dinyatakan dapat langsung digunakan tanpa harus registrasi," tutur Merza.

Karena itu, Merza mengimbau masyarakat untuk melaporkan pada operator bersangkutan jika menemukan kartu prabayar yang ditawarkan dengan cara seperti itu. Pelaporan dapat dilakukan melalui telepon atau mengunjungi gerai resmi operator.

Adapun proses pemblokiran terhadap seluruh nomor kartu prabayar yang diidentifikasi telah terdaftar secara tak wajar sebagai hasil rekonsiliasi data antara Direktorat Pengendalian Ditjen PP, Ditjen Dukcapil, para operator telekomunikasi seluler, dan ATSI, dilakukan hingga 30 April 2018.

Pemblokiran bertahap ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan teknis sistem pemblokiran milik operator. Selain itu, ATSI juga telah melakukan pertemuan koordinasi dengan para pimpinan operator seluler dan sepakat mendukung pelaksanaan program registrasi kartu SIM ini.

"ATSI dan seluruh operator seluler juga sepakat registrasi prabayar sangat bermanfaat untuk kesehatan industri seluler ke depan, khususnya dalam memberikan kenyamanan dan kemudahan layanan bagi pelanggan," tuturnya.

Tak lupa, ATSI mengimbau pada masyarakat untuk menjaga kerahasiaan NIK dan KK, mengingat fungsinya yang sangat penting. Hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.