Menteri BUMN dan Dirut PLN Diduga Kena Sadap, Pakar: Ini Darurat

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah dan publik Indonesia geger akibat bocornya percakapan antara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir yang diduga sedang membahas bagi-bagi keuntungan.

Melihat kasus yang disinyalir sebagai penyadapan tersebut, pakar siber Pratama Persadha menyayangkan kurangnya pemahaman pejabat terhadap keamanan informasi.

"Memang security awareness (kesadaran keamanan) dari pejabat masih sangat lemah. Padahal saat ini begitu banyak aplikasi untuk menyadap dan yang bisa melakukannya bukan penegak hukum saja," ucap Pratama ketika dihubungi Tekno Liputan6.com via telepon, Minggu (29/4/2018) di Jakarta.

Pratama menyebut penyadapan telepon yang diduga menjerat Menteri dan Dirut PLN adalah hal yang darurat, sebab pejabat penting seperti mereka pastinya memiliki informasi yang amat berbahaya bila bocor.

"Perang zaman sekarang itu melalui informasi. Ada pihak negara lain yang getol mencari informasi untuk melakukan penetrasi, salah satunya di ranah ekonomi," imbuhnya.

Di Indonesia sendiri yang berwenang melakukan penyadapan adalah badan-badan hukum seperti KPK dan polisi (lewat lawful interception), tetapi zaman sekarang makin banyak cara yang membuat orang dapat mengintai lokasi dan konten dari perangkat orang lain yang disadap dengan cara ilegal.

Lebih lanjut, Pratama pun menyayangkan bahwa di Indonesia sendiri penyadapan masih ada di area abu-abu sebab belum ada hukum yang mengatur secara komprehensif.