Aturan Facebook Makin Ketat, Opini Politik Bisa Terancam?

Liputan6.com, Jakarta - Dengan 115 juta pengguna aktif Facebook di Indonesia, warganet sering melempar kritik kepada tokoh-tokoh publik atau politik. Opini dan kritik tersebut seringnya bernada tajam.

Sekarang, Facebook tengah memperkuat kebijakan terkait ujaran-ujaran kebencian. Apakah itu berarti opini politik bernada keras akan terancam menjadi 'haram' di Facebook?

"Konten yang kami hapus hanyalah yang melanggar standar komunitas, atau dari akun palsu, dan yang seringkali menyebarkan berita yang melanggar," ujar Alice Budisatrijo, News Partnership Lead Facebook, pada Jumat (18/5/2018) di Jakarta.

Ia menambahkan, walau ada opini yang tidak menyenangkan bagi sebagian besar orang, Facebook tetap tidak akan menghapusnya karena itu sekadar opini.

"Kadang-kadang itu ada opini politik atau ada opini yang tidak disetujui khalayak tertentu, sedangkan kami ingin memastikan bahwa Facebook adalah platform terbuka bagi semua perspektif, ideologi, dan sebagainya. Kalau konten opini itu tidak melanggar kebijakan kita, tidak berisi terorisme dan kekerasan, maka kami tidak turunkan," lanjut Alice.

Lantas bagaimana dengan konten opini yang mengkritik tokoh politik?

Khusus untuk para public figure seperti tokoh politik, pengguna Facebook akan diberikan keringanan agar bisa menyuarakan pandangan mereka terkait tokoh tersebut.

"Kami cukup membedakan individual dan tokoh politik bila ingin dikritik, jadi kami punya kebijakan lebih longgar untuk public figure karena kita ingin warga dapat mempertanyakan, menantang, dan mengungkapkan kekesalan, bila memang demi tujuan politik," ujar Sheen Handoo, Content Public Policy Facebook APAC, pada kesempatan yang sama.

Sheen pun tidak lupa tetap mengingatkan bahwa kritik yang mengandung serangan SARA atau ada unsur kekerasan akan dihapus dari Facebook.

"Bila menyerang berdasarkan etnis atau agama, maka akan dihapus, serta ancaman kekerasan terhadap public figure tersebut akan turut dihapus," ungkap Sheen.