Usai Bayar Denda ke AS, ZTE Masih Butuh Rp 149 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Sudah jatuh, tertimpa tangga. Begitu kiranya yang dirasa ZTE sekarang.

Baru saja ‘diampuni’ Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, vendor smartphone asal Tiongkok tersebut kini dilaporkan masih membutuhkan pembiayaan sebesar US$ 10,7 miliar atau setara dengan Rp 149 triliun.

Adapun rencana pembiayaan tersebut, sejalan dengan permintaan dari regulator AS untuk memulihkan bisnis ZTE di Negeri Paman Sam.

Untuk diketahui, ZTE harus menangguhkan produksinya setelah AS melarang impor perusahaan tersebut.

Otoritas AS pun memberikan pengumuman penangguhan kepada ZTE, tetapi mereka harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, mereka harus mengganti seluruh jajaran direksi sebanyak 14 orang, lalu membayar denda US$ 1 miliar, dan menambah dana jaminan sebanyak US$ 400 juta. 

Setelah meneruskan perdagangan saham pada pekan ini, ZTE mengungkap langkah pertama yang diambil demi mematuhi aturan yang sudah ditetapkan Departemen Perdagangan AS (DoC).

ZTE mengajukan kredit sebanyak 30 miliar Yuan (US$ 4,7 miliar) dari Bank of China dan US$ 6 miliar dari Bank Pembangunan Tiongkok di Shenzhen. Pengajuan dilakukan untuk menghindari defisit anggaran dan pengembangan pasca denda pada beberapa waktu lalu.

Karena sanksi dari AS, ZTE diduga telah merugi hingga US$ 2 miliar. Perusahaan juga mau tak mau harus membayar denda dalam waktu 60 hari setelah menyetujui penyelesaian sengketa pada 8 Juni 2018. ZTE pun harus mengubah manajemennya dalam waktu 30 hari.

ZTE sendiri juga baru saja mengubah jajaran dewan direksinya. Perusahaan menunjuk lima direktur non-independen, mulai dari Li Zixue, Li Buqing, Gu Junying, Zhu Weimin, dan Fang Rong  Demikian dikutip Business Standard, Selasa (19/6/2018).

Kelima anggota dewan direksi ini diketahui berasal dari perusasahaan yang terkait dengan negara pemegang saham dan hubungan investasi dengan ZTE.

Sementara, tiga direktur eksekutif non-independen juga ditunjuk, yakni Cai Manli, Yuming Bao, dan Gordon Ng.

Ketiganya memiliki pengalaman latar belakang hukum. Ambil contoh Yuming Bao, ia adalah penasehat hukum untuk beberapa perusahaan seperti Cisco dan News Corporation.