Kemkominfo Buka Prakualifikasi Satelit dengan Nilai Investasi Rp 6,58 Triliun

Menkominfo Rudiantara memberi sambutan saat acara Deklarasi Internet Bebas Hoax dalam Pilkada 2018, Jakarta, Rabu (31/1). Dalam kegiatan ini ditandatangani nota kesepakatan aksi antara Bawaslu, Kemkominfo dan KPU. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) baru saja mengumumkan pembukaan prakualifikasi untuk pengadaan badan usaha proyek satelit multifungsi.

Menurut Kemkominfo, baik badan hukum nasional dan internasional bisa mengikuti prakualifikasi pengadaan badan usaha pelaksana proyek kerja sama dengan badan usaha multifungsi permerintah tersebut.

Proses pengadaan ini akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomo 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Nantinya, ruang lingkunp proyek tersebut bakal meliputi pembiayaan, perancangan, pengadaan, pembangunan, peluncuran, pengoperasian, dan pemeliharaan satelit multifungsi pemerintah.

Dalam pernyataan resmi tertulisnya, rabu (25/7/2018), Kemkominfo memperkirakan nilai investasi ini sebanyak Rp 6,85 triliun.

Untuk Badan Usaha Indonesia dan/atau Badan Usaha Asing yang ingin mengikuti prakualifikasi ini, bisa mengambil Dokumen Prakualifikasi di alamt Panitia Pengadaan yang berlokasi di Wisma Kodel, lantai 6, Jalan Rasuna Said, Jakarta, dalam periode 24 Juli-20 Agustus 2018.

Mereka juga bisa mengirimkan persyaratan pengambilan dokumen prakualifikasi lewat email ke alamat email di satelit@baktikominfo.id.

"Panitia Pengadaan bakal mengirimkan dokumen prakualifikasi lewat email setelah menerima persyaratan pengambilan dokumen dimaksud melalui email secara lengkap," kata Kemkominfo.

2 dari 3 halaman

Kemkominfo Siapkan Satelit untuk Perkuat Sinyal Daerah Terpencil

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) melalui Badan Aksesibilitas Komunikasi dan Informatika (Bakti) tengah menyiapkan satelit multifungsi demi mendukung pemerataan sinyal di daerah 3T (Terpencil, Terdepan, Tertinggal).

"Indonesia itu banyak lokasi terpencil, terluar. Makanya pemerintah harus hadir. Kami menciptakan skema bagaimana layanan telekomunikasi harus hadir di daerah terpencil," ucap Anang Latif, Direktur Utama Bakti, di Jakarta (24/5/2018) pada acara Indonesia LTE Conference 2018.

Satelit multifungsi disiapkan agar jaringan daerah terpencil tidak selalu 2G, dan dapat mengejar perkembangan teknologi di kota besar. Tercatat, ada 149 ribu daerah terpencil yang masih kesulitan sinyal.

"Satelit multifungsi akan diadakan tahun ini. Ada lebih dari 140 ribu titik yang secara teknis tak bisa dijangkau secara terestrial dan fiber optic, sehingga satu-satunya solusi adalah satelit," ujar Anang.

Hal ini diharapkan bisa membantu aspek-aspek kehidupan seperti birokrasi dan edukasi di daerah 3T.

"Pada 2012 (di sebuah daerah 3T) ditanya siapa presidennya, dijawab Gus Dur. Ini merupakan ketertinggalan informasi karena mereka tidak menerima siaran langsung di Indonesia," cerita Anang.

Masyarakat di daerah yang belum memiliki sinyal juga curhat pada Kemkomindo karena ketiadaan sinyal membuat mereka kesulitan berhubungan dengan kerabat yang merantau.

Setelah terbangunnya infrastruktur telekomunikasi, maka pemerintah akan memasuki pembangunan ekosistem digital.

"Kita kemudian fokus pada kementerian lain untuk mendukung e-Government, UNBK, lalu untuk layanan puskesmas juga kita dorong, dan lain-lainnya," jelasnya menambahkan.

3 dari 3 halaman

Program Bakti Sesuai Nawacita

Jokowi Canangkan Revitalisasi 1.000 Rumah Gadang di Solok Selatan — Presiden Jokowi (tengah) bersama Menkominfo Rudiantara (dua kanan), Ketua Umum PWI Margiono (kiri), dan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (kanan) memukul gendang saat HPN 2018 di Padang, Sumatera Barat, Jumat (9/2). (Liputan6.com/Pool/Biro Setpres)

Program pemerataan sinyal Bakti juga sesuai dengan visi Nawacita Presiden Joko Widodo, agar terciptanya layanan telekomunikasi berkualitas di daerah 3T.

Bakti sendiri berperan sebagai perancang skema agar para perusahaan telekomunikasi tertarik membangun di daerah 3T.

"Keyword kami adalah pemerataan. Bakti adalah scheme maker agar operator mau membuka layanan di daerah terpencil," kata Anang.

Ia menjelaskan badan yang ia pimpin memakai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKK-BLU).

"Ini semi BUMN, dan pemerintah masih mendominasi dalam pengambilan kebijakan," pungkasnya.

(Jek/Isk)

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Menkominfo Rudiantara siap menutup Facebook jika terbukti menyebarkan hoax.