Fintech Lokal Ini Klarifikasi Terkait P2P Lending Tak Berizin

Liputan6.com, Jakarta - Dari ratusan startup penyedia jasa financial technology (fintech) yang beroperasi di Indonesia, ternyata baru ada 63 yang telah terdaftar dan mengantongi izin.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap, jumlah [fintech ](3109930 "") yang tidak terdaftar jauh lebih banyak daripada yang terdaftar. Ada 227 entitas yang tidak berizin, tetapi masih beroperasi.

Menanggapi hal tersebut, startup fintech lokal Ayopop ingin meluruskan informasi yang beredar terkait imbauan OJK kepada masyarakat untuk mewaspadai layanan peer to peer (P2P) lending yang tidak berizin.

Co-founder Ayopop Chiragh Manuhar mengatakan bahwa platform miliknnya merupakan bill payment online, tidak bergerak di bidang P2P lending.

”Namun, Ayopop memang bekerja sama dengan perusahaan multifinance Indonesia yang memiliki izin dari OJK, di mana perusahaan tersebut yang akan menyediakan secara langsung pendanaan pendidikan," ucap Chiragh melanjutkan.

Dalam hal ini, kata Chiragh, Ayopop hanya bertindak sebagai lead generation untuk memudahkan akses masyarakat terhadap dana pendidikan.

“Pengajuan dana pendidikan adalah salah satu produk dari lead generation yang diberikan oleh Ayopop,” ujarnya menjelaskan.

Hingga saat ini, Ayopop belum menerima undangan untuk menghadap OJK.

"Jika dibutuhkan, maka Ayopop dengan senang hati siap untuk berdiskusi atau mempresentasikan ruang lingkup kegiatan usaha dan dokumentasi kerja sama dengan pihak terkait," pungkasnya.

2 dari 3 halaman

P2P Lending Tak Berizin Berpotensi Rugikan Masyarakat

Fintech — Ilustrasi fintech. Dok: sbs.ox.ac.uk

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi), Tongam L. Tobing menemukan 227 entitas yang tidak berizin yang masih beroperasi.

“Satgas Waspada Investasi menemukan 227 entitas yang melakukan kegiatan usaha peer to peer lending, tidak terdaftar atau tidak memiliki izin usaha dalam penawaran produk fintech P2P lending sehingga berpotensi merugikan masyarakat,” ungkapnya.

Menurut Tongam, tim Satgas telah memanggil pengelola fintech tak berizin untuk menghentikan kegiatan pinjam-meminjam uang dan menghapus semua aplikasi penawaran pinjaman.

3 dari 3 halaman

Ajukan Pendaftaran ke OJK

Mereka juga diharuskan menyelesaikan segala kewajiban kepada pengguna dan segara mengajukan pendaftaran kepada OJK.

Untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat, Tongam meminta masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan dengan entitas yang tak berizin.

“Kami akan rutin menyampaikan informasi perusahaan fintech peer to peer lending yang tidak berizin tersebut,” kata dia.

Berikut daftar 63 startup fintech yang telah mengantongi izin, disusun secara alfabetis.

Akseleran
Aktivaku
Amartha
Ammana
Avantee
Awan Tunai
Cashcepat
Cash Wagon
Cicil
Crowde
CROWDOO
Danabijak
Danain
Danakini
Danalau
Danamas
Danarupiah
Danasyariah
Dana Cepat
Dana Mapan
Dana Merdeka
Dompet Kilat
Do-it
DynamicCredit
Esta Kapital
Lalu ada Finmas
FINTAG
Gradana
Igrow
Indodana
Indofund.id
Investree
Involia
iternak.id
Karapoto
Kawancicil
KIMO
KlikACC
Koinworks
Kreditcepat
KreditPro
Kredivo
Kredit Pintar
Kredito
Mekar.id
Modalku
Modalrakyat
Qreditt
PinjamanGo
Pinjam Gampang
Pinjam WinWin
Relasi
RupiahCepat
Rupiah Plus
Sanders One Stop Solution
SGPIndonesia
TaniFund
Telefin
Teralite
Tokomodal
TunaiKita
Tunaiku
Uang Teman

(Isk/Jek)

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Memulai perjalanan sebagai technopreneur pada 2010, pria kelahiran Jakarta ini memutuskan untuk berkecimpung di bisnis rintisan seputar masak-memasak

Startup
Bisnis
Startup adalah perusahaan rintisan yang didukung oleh layanan digital.
Lihat Selengkapnya
Startup
FinTech
Bisnis
Fintech adalah singkatan dari Financial Technology.
Lihat Selengkapnya
FinTech
P2P Lending