Pemilik Domain Jokowi-Ma'ruf Hapus Banderol Rp 2 Miliar, Ada Apa?

Sebagai bentuk keseriusannya, Aditya juga ingin meluruskan pernyataan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI). Hal ini dilakukan menyusul pernyataan Kedua PANDI Andi Budimansyah bahwa ada itikad tidak baik dari pembeli situs tersebut.

Oleh sebab itu, dia mengaku sudah menghubungi PANDI untuk meluruskan hal tersebut. Tidak hanya itu, dia juga siap memberikan secara cuma-cuma kedua situs tersebut apabila ada keberatan dari pihak tertentu maupun PANDI sendiri.

"Jadi, saya dengan kesadaran penuh akan memberikan domain tersebut kepada PANDI secara cuma-cuma agar dapat digunakan oleh pihak yang lebih berhak, jika memang ada keberatan maupun permintaan dari pihak tertentu," tuturnya menjelaskan.

Bahkan, dia mengaku siap memberikan situs domain tersebut pada tim sukses masing-masing pasangan calon. Namun dengan syarat penyerahan itu difasilitasi oleh PANDI.

"Karena itu, saya siap menyerahkan kembali nama domain itu ke PANDI sebagai pengelola. Jadi, kalau ada tim sukses yang ingin menggunakannya bisa saja, tapi tetap melalui PANDI sebab mereka yang memiliki kapasitas untuk itu," tuturnya mengakhiri pembicaraan.

Sebelumnya, Ketua PANDI Andi Budimansyah menyebut, pendaftaran domain dengan nama Capres dan Cawapres it pada dasarnya bersifat sah karena didasarkan pada tiga prinsip yang diamanatkan UU ITE.

"Prinsip pertama adalah pendaftar pertama, kedua tidak melanggar hak-hak orang lain, dan terakhir adalah tidak menghambat persaingan usaha," tuturnya saat dihubungi Tekno Liputan6.com, Senin (13/8/2018).

Namun, menurut Andi, membeli domain dari PANDI kemudian menjualnya kembali dengan harga sangat tinggi bukanlah sebuah iktikad yang baik dan disebut sebagai Cyber Squatter.

"Orang-orang ini (yang membuat dan menjual domain) tidak beriktikad baik. Mereka adalah orang yang mengambil sebuah domain, kemudian memperjualbelikan untuk kepentingannya sendiri, untuk mengambil keuntungan," lanjutnya.

Padahal, kata Andi, para pembuat domain ini bisa saja bukanlah orang yang memiliki legal interest dengan pasangan capres atau cawapres.

Terlebih, menurut Andi, saat membeli domain .id dari PANDI, para pembeli hanya dikenai biaya biasa Rp 250 ribu.

Artinya, para pembuat domain berdasarkan pasangan capres-cawapres ini berupaya mengambil keuntungan dan memanfaatkan situasi politik yang ada. 

(Dam/Isk)

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: