Kemkominfo Kerahkan Gladiator Penjaga Keamanan Siber Indonesia

Gempa yang melanda wilayah Sulawesi Tengah, khususnya Palu, Donggala, dan Sigi, ternyata masih dimanfaatkan sejumlah pihak untuk menyebarkan kabar palsu atau hoaks.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara tidak segan menyebut pihak tersebut sebagai orang yang tidak tahu diri.

“Padahal kita sedang jungkir balik membantu orang yang ada di sana, tapi masih ada yang menyebar hoaks. Kalau seperti itu, berarti orang ini tidak tahu diri,” ujar Rudiantara saat melakukan konferensi pers terkait jaringan telekomunikasi di Sulawesi Tengah di Jakarta, kemarin (5/10/2018). 

Rudiantara pun menuturkan pihaknya aktif untuk menindak kabar palsu mengenai gempa yang terjadi di Sulawesi tengah pekan lalu itu tersebut.

Dia mengatakan, Kemkominfo setiap hari selalu mengais informasi yang tidak benar seputar peristiwa tersebut.

“Dirjen Aptika selalu mengais informasi lewat mesin crawling yang bertentangan dengan UU ITE. Jadi, kalau masih ada yang menyebar kabar hoaks (soal gempa), orang itu tidak tahu diri dan sudah menghasut,” tambah pria yang karib disapa Chief RA ini.

Lebih lanjut, Rudiantara juga mengklaim Kemkominfo tidak melabeli sebuah kabar palsu tanpa alasan.

Dia menjelaskan, pihaknya juga akan memberikan alasan di balik sebuah informasi dapat disebut sebagai hoaks. 

“Jadi, Kemkominfo bukan hanya menyebut hoaks begitu saja, tapi ada alasannya. Setiap hari, kami juga mengumumkan berita apa saja yang termasuk hoax dan dapat dilihat di situs resmi, Kemkominfo” tutupnya.

Rudiantara juga mengumumkan Keputusan Menteri untuk mempercepat penanggalungan persoalan telekomunikasi usai gempa yang terjadi di Palu, Sigi, dan Donggala, Sulawesi Tengah.

Lewat Keputusan Menteri nomor 773 tahun 2018, Rudiantara menuturkan ada tiga poin penting dalam penanggulangan jaringan telekomunikasi di wilayah yang terdampak gempa. Salah satunya adalah kemudahan untuk pemberian izin penyiaran radio.

"Jadi diberikan izin sementara, yang penting masyarakat dapat dipakai untuk komunikasi. Terlebih, komunikasi radio masih diminati masyarakat Sulawesi Tengah. Karenanya khusus informasi soal kebencanaan ini, izin diminta langsung ke Dirjen SDPPI lewat koordinator lapangan, tidak perlu lagi ke saya," tutur Rudiantara kepada awak media, Jumat (5/10/2018).

Selain itu, Kemkominfo juga memberikan akses roaming sementara. Jadi, dalam kondisi ini, pemerintah memperbolehkan apabila ada operator yang ingin melakukan roaming di wilayah tersebut. 

"Contohnya, kalau ada pelanggan operator A tidak dapat sinyal di satu tempat, tapi ada sinyal dari operator B, operator A dapat memanfaatkannya. Sebab, ini merupakan kondisi darurat," ucapnya.

Namun, Rudiantara menuturkan skema roaming tersebut merupakan kesepakatan antar perusahaan operator alias business-to-business (B2B).

Karenanya, pemerintah menyerahkan pada operator apakah akan memberlakukan aturan roaming ini.

"Nantinya, roaming itu diperbolehkan selama satu tahun sejak aturan ini berlaku," tutur pria yang akrab dipanggil Chief RA tersebut. Selain itu, Kemkominfo juga mempermudah proses registrasi kartu SIM dalam kondisi ini.

Maksudnya, operator yang akan bertanggung jawab terhadap identitas pengguna layanannya selama masa tanggap bencana ini. Nantinya, masa aktif nomor tersebut akan berlaku selama dua bulan. 

"Intinya, mempermudah proses registrasi, bukan tidak melakukan registrasi. Jadi, nanti informasi soal data pemilik itu tanggung jawab operator. Soal jumlahnya, itu tergantung permintaan di lapangan," lanjutnya mengakhiri pembicaraan.

(Dam/Jek)

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: