Apakah Pembatasan WhatsApp dan Media Sosial oleh Pemerintah Sudah Tepat?

Pembatasan akses media sosial dan aplikasi pesan WhatsApp membuat masyarakat tidak bisa mengirimkan foto dan video seperti saat normal. Namun, dia menyebut, masyarakat perlu sedikit berkorban.

Saat ini di satu sisi penyebaran berita-berita provokatif dan video berkurang banyak karena tidak bisa kirim. Kemudian, ajakan untuk turun ke jalan pun berkurang cukup banyak.

Namun, dampak luasnya masyarakat jadi tidak bisa membuka media sosial.

"Saya sih berpendapat gangguan yang dirasakan masih bisa ditolerir dibandingkan risiko ada kemungkinan terjadi, lebih lagi provokasi," katanya.

Lebih lanjut, dia mengajak agar warganet berkorban tidak bisa bermain Instagram dan media sosial selama beberapa hari.

"Netizen berkorban sedikit lah, tidak bisa nonton video IG beberapa waktu, demi menjaga stabilitas yang lebih luas," ujarnya.

Terlebih, saat ini pemerintah hanya membatasi akses media sosial dan aplikasi pesan, bukan menghentikan akses internet secara keseluruhan. 

"Kalau di satu sisi pemerintah mau ekstrem, bisa saja memadamkan internet keseluruhan. Akibatnya aplikasi perbankan, e-commerce, dan lain-lain tidak bisa diakses, namun sekarang kan masih bisa untuk komunikasi," tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengumumkan telah membatasi kemampuan berkirim gambar maupun video di aplikasi chatting dan media sosial. 

Informasi ini diumumkan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara di Kantor Kementerian Koordinator Politik dan HAM. 

Menurut Rudiantara, pembatasan ini bersifat sementara dan bertahap. Adapun pembatasan fitur dilakukan terhadap plaftorm media sosial dan aplikasi chatting.

"Modusnya adalah posting di Instagram, Facebook, dalam bentuk meme atau foto. Lalu, di-screen capture dan viral di messaging system. Jadi, teman-teman akan mengalami perlambatan upload dan download video termasuk foto, karena viralnya yang negatif ada di sana (messaging system)," tutur Rudiantara saat konferensi pers, Rabu (22/5/2019).

Dalam kesempatan itu, Menteri Koordinasi Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Wiranto menuturkan langkah ini diambil untuk mengamankan negara.

"Kami menyesalkan ini harus dilakukan, tapi betul-betul ini untuk mengamankan negera. Berkorban tiga dua hari tidak berkirim gambar, tapi teks masih bisa. Ini semata-mata untuk keamanan nasional," tutur Wiranto.

(Tin/Isk)