3 Dampak Positif Sistem Validasi IMEI Bagi Industri Ponsel Indonesia

Pemerintah Bakal Blokir Ponsel Black Market — Pegawai mengecek handphone/smartphone di salah satu gerai di Jakarta, Kamis (7/4/2019). Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan pemblokiran ponsel ilegal atau black market berdasarkan pada validasi International Mobile Equipment Identity (IMEI). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Pelaku industri menyambut baik rencana penerapan peraturan validasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) oleh pemerintah.

Salah satu distributor ponsel terbesar di Indonesia, Erajaya Group, mengaku mendukung upaya pemerintah tersebut, yang bertujuan mencegah peredaran produk Black Market (BM) di Indonesia.

"Erajaya Group selalu mendukung setiap upaya pemerintah dalam memerangi ponsel BM (ponsel black market atau grey market)," kata Direktur Pemasaran dan Komunikasi PT Erajaya Swasembada Tbk, Djatmiko Wardoyo, kepada tim Tekno Liputan6.com, Kamis (11/7/2019).

Dijelaskannya, peraturan ini setidaknya akan memiliki tiga dampak positif terhadap industri Tanah Air. Hal ini termasuk keuntungan bagi konsumen.

Dampak pertama, kata Djatmiko, akan terjadi peningkatan potensi penerimaan negara dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ponsel resmi.

Selain itu, peraturan tersebut akan memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam bentuk garansi resmi ponsel dari principal. Faktor ketiga, ada kepastian iklim usaha bagi perusahaan yang mentaati aturan negara.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

IMEI adalah kode identitas dari perangkat HP secara internasional.

2 dari 2 halaman

Tutup Celah Ponsel BM

Cara Cepat Anti Ribet Cek IMEI Smartphone — Ilustrasi pemeriksaan IMEI

Diungkapkan Djatmiko, Erajaya sebagai distributor resmi, dan taat terhadap peraturan negara, merasa kalau produk BM sangat mengganggu. Hal ini terutama karena harga jual yang lebih murah daripada produk resmi.

Selain itu, katanya, dari sisi konsumen seharusnya juga mempertimbangkan risiko produk BM karena tidak dilengkapi garansi resmi.

"Kami berharap dengan diterapkannya peraturan validasi IMEI, nantinya akan menutup celah masuknya ponsel BM. Dengan demikian negara bisa mendapat tambahan penerimaan pajak, dan konsumen mendapat perlindungan yang menjadi haknya," tutur Djatmiko.

(Din/Isk)