Kemenhub: Pengaturan Tarif Ojek Online Tingkatkan Standar Keselamatan dan Keamanan

Liputan6.com, Jakarta - Transportasi online lahir dari disrupsi teknologi yang mengubah wajah sektor transportasi dengan sangat cepat. Akibatnya, banyak ruang kosong dalam regulasi untuk mengatur sektor yang baru ini.

“Transportasi online harus diregulasi. Meskipun perkembangannya sangat cepat, pemerintah harus hadir melindungi masyarakat, baik yang bekerja sebagai pengemudi maupun konsumen,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setyadi melalui keterangannya, Selasa (30/7/2019).

Dalam seminar 'Manfaat Ekonomi Digital' yang diselenggarakan Center for International and Strategic Studies (CSIS) dan Tenggara Strategics, belum lama ini, Kemenhub menegaskan dalam meregulasi sektor transportasi online, pihaknya mengutamakan aspek-aspek keamanan dan keselamatan, tarif yang terjangkau bagi masyarakat, dan ketertiban dalam tata lalu lintas secara keseluruhan.

Menurut Budi, yang sedang hangat belakangan ini adalah masalah tarif. “Setiap ada rencana peraturan, langsung asosiasi ojek online dan aplikator bereaksi. Kapan selesainya ini peraturan?,” kata Budi.

Namun, Budi mengatakan pihaknya optimistis peraturan baru tidak akan merugikan pengemudi dan konsumen karena telah diperhitungkan dengan cermat.

Menurut survei Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenhub, 76 persen pengemudi ojek online merasa kenaikan tarif akan membawa kesejahteraan bagi mereka dan 61 persen merasa tidak ada dampak dari kenaikan tarif terhadap pesanan atau order yang mereka terima.

“Pengaturan tarif ini penting untuk menjaga standar keamanan, keselamatan, dan pelayanan. Dan saya melihat Grab paling inovatif dalam masalah keamanan dan keselamatan,” ujar Budi.

Masalah regulasi menjadi salah satu pokok bahasan paling hangat dalam seminar ini. Sebelumnya, mantan Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri memaparkan, regulasi di sektor teknologi, salah satunya transportasi online, sering kali ketinggalan dalam menghadapi perubahan yang begitu cepat.

Regulasi berumur pendek dan jadi tidak relevan lagi sementara pemerintah tentu tidak bisa mengubah peraturan setiap hari.

“Sebaiknya regulasi di sektor teknologi lebih menekankan pada prinsip-prinsip umum, bukan pada peraturan yang mendetail,” kata Chatib.

Selain itu, menurut Chatib, dunia baru ini membutuhkan birokrasi yang lebih lincah (agile)dan tidak hierarkis.