Sukses

Rusia Desak Google Tak Iklankan Demonstrasi

Pengawas telekomunikasi Rusia mendesak Google untuk berhenti menayangkan iklan "acara massa ilegal" di YouTube.

Liputan6.com, Jakarta - Pengawas telekomunikasi Rusia mendesak Google untuk berhenti menayangkan iklan "acara massa ilegal" di YouTube. Acara massa ilegal yang dimaksud merupakan demonstrasi politik puluhan ribu orang di Rusia pada Sabtu pekan lalu.

Dilansir dari Reuters, Selasa (13/8/2019), puluhan ribu demonstran menuntut pemilihan bebas untuk legislatif kota Moskow. Beberapa kanal YouTube menayangkan unjuk rasa tersebut secara langsung.

Badan pengawas telekomunikasi Rusia, Roskomnadzor, mengatakan beberapa entitas telah membeli sejumlah tool iklan dari YouTube, seperti notifikasi push, untuk menyebarkan informasi tentang demonstrasi tersebut, yang dianggap bertujuan mengganggu pemilihan umum.

Jika Google tidak berhenti menayangkan video-video itu, Rusia menganggap hal tersebut sebagai "campur tangan terhadap urusan kedaulatan" dan "menghalangi pemilihan demokrasi" di negara itu.

Roscomnadzor menegaskan, Rusia berhak untuk menanggapi tindakan Google, jika permintaannya tidak diindahkan. Namun, Roscomnadzor tidak memerinci tanggapan yang dimaksud.

Juru bicara Google sampai Minggu (11/8/2019) belum menanggapi permintaan itu.

2 dari 2 halaman

Intervensi Rusia

Selama lima tahun terakhir, Rusia menghadirkan regulasi lebih keras untuk mewajibkan mesin pencari menghapus beberapa hasil pencarian. Selain itu, layanan pesan juga harus berbagi kunci enkripsi dan jejaring sosial diwajibkan menyimpan data pribadi pengguna Rusia di peladen (server) dalam negeri.

Moskow pun memiliki rekam jejak memberikan tekanan regulasi kepada Google. Raksasa mesin pencari ini sendiri merupakan saingan utama perusahaan pencarian internet Rusia, Yandex.

Rusia pada akhir 2018 menjatuhkan denda senilai 500 ribu rubel kepada Google karena dinilai gagal mematuhi persyaratan hukum untuk menghapus entri tertentu dari hasil pencariannya.

Google juga pernah menghapus iklan YouTube milik pemimpin opsisi Rusia, Alexei Navalny, setelah pihak berwenang menilai video tersebut melanggar hukum kampanye pemilihan daerah di negara tersebut.

(Din/Why)