Google Sarankan UU Perlindungan Data Pribadi Tak Beratkan Startup Kecil

Liputan6.com, Jakarta - Google Indonesia turut berkomentar mengenai Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang tengah digodok oleh pemerintah Indonesia.

Salah satu yang jadi masukan Google adalah agar UU PDP yang nantinya diterbitkan pemerintah tak memberatkan startup kecil.

Tentang RUU yang kini tengah diundangkan, pihak Google sendiri mengaku belum ada poin yang membuat perusahaan keberatan.

Google menyebut, perusahaan berupaya untuk tunduk pada tiap aturan perlindungan data pribadi di banyak negara. Salah satunya yang dianggap paling tinggi standarnya adalah GDPR (General Data Protection Regulation) di Uni Eropa.

"Perusahaan berskala besar seperti Google tentunya harus tunduk dan memenuhi GDPR, tetapi bukan hanya tunduk pada GDPR di Uni Eropa, melainkan juga global," kata Head of Public Policy Google Indonesia, Putri Alam, saat ditemui di Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Untuk RUU PDP sendiri, Google menyebut belum ada hal yang terlalu berat. Namun, menurut Google Indonesia, pemerintah perlu memperhatikan perusahaan kecil sebelum menerapkan UU PDP nantinya.

"Yang harus diperhatikan adalah perusahaan kecil yang baru mau tumbuh, yang ingin berinovasi. Apakah aspek-aspek pada RUU PDP ini bisa ditujukan untuk mereka atau tidak," tutur Putri.

Putri menyebut, jika UU PDP dibuat dengan standar seperti GDPR, akan menyulitkan bagi pelaku usaha berskala startup.

"GDPR itu standarnya tinggi sekali, sehingga sulit untuk pelaku usaha seperti startup kecil untuk mengikuti. Kita kan tidak ingin seperti itu. Apalagi, Indonesia sekarang terkenal dengan startup," ujar Putri.

Ia memandang, startup kecil yang tengah bergeliat bakal sulit berkembang jika persyaratan privasi data terlalu rumit.

"Kasihan kalau perusahaan yang kecil ini harus mematikan inovasi untuk semata memenuhi privasi. Oleh karena itu, (aturan dengan standar seperti) GDPR akan sulit diterapkan di Indonesia," katanya.