AS dkk Minta Akses Facebook untuk Intip Obrolan Pengguna

Sebelumnya, AS dan Inggris mengumumkan penandatanganan perjanjian akses data pertama di dunia. Perjanjian ini memungkinkan lembaga penegak hukum untuk meminta data tertentu kepada perusahaan teknologi negara lain secara langsung.

Artinya, mereka boleh meminta suatu data ke perusahaan teknologi, misalnya Facebook, tanpa melalui pemerintah AS.

Adapun perjanjian ini dirancang untuk memfasilitasi penyelidikan terkait dengan terorisme, pelecehan, eksploitasi anak, dan kejahatan serius lainnya.

Sebelum adanya perjanjian ini, permintaan data ke perusahaan teknologi asing diajukan ke pemerintah negara asal. Hal ini dianggap memakan waktu antara enam bulan hingga dua tahun.

Adanya perjanjian dua negara itu diharapkan akan mempercepat proses tersebut, hingga berminggu-minggu atau berhari-hari.

Terkait dengan pembuatan backdoor di aplikasi pesan terenkripsinya, CEO Facebook Mark Zuckerberg pun tetap pada keputusan menolak permintaan itu.

Zuck akan tetap menerapkan enkripsi di seluruh layanan pesan milik Facebook, meski ada kekhawatiran tentang dampak enkripsi terhadap eksploitasi anak dan kejahatan lainnya.

Zuckerberg mengatakan, risiko eksploitasi anak sangat membebani ketika dia memutuskan dan berjanji untuk meminimalisasi bahaya.

Dalam pernyataan terpisah, Facebook menyebut, "kami sangat menentang upaya pemerintah untuk membangun backdoor pada aplikasi pesan milik Facebook karena akan merusak privasi dan keamanan orang, di mana pun."

Facebook sendiri telah berkomitmen menghadirkan layanan pesan yang berfokus pada privasi selama bertahun-tahun terakhir.

(Tin/Isk)