Pengamat: Masyarakat Belum Kenal Ragam Ponsel BM

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika akhirnya meneken peraturan tentang pemblokiran ponsel BM via IMEI pada hari ini, Jumat (18/10/2019).

Hal tersebut disambut baik warga di Tanah Air, salah satunya adalah pengamat gadget Lucky Sebastian. Lucky meyakini peraturan ini bakal membuat pergerakan penjual ponsel BM semakin sempit.

Namun, bukan berarti peredaran ponsel BM di masyarakat bakal langsung berakhir. Penjual nakal pastinya bakal menggunakan beragam hal agar ponsel ilegal bisa laku.

Untuk mengatasi hal tersebut, masyarakat harus mengedukasi diri tentang beragam ponsel BM. Karena ponsel BM ini terdiri dari berbagai rupa; barang yang harusnya tidak dijual untuk pasar Indonesia, counterfeit atau palsu atau KW, rekondisi yang diklaim sepihak sebagai barang baru, dan sebagainya.

Pada praktiknya sebagian besar masyarakat belum mengetahui detail apakah ponsel yang dibelinya benar-benar legal.

"Masyarakat hanya tahu patokan bedanya ponsel resmi dengan BM sekadar adanya garansi, padahal belum tentu itu dari garansi vendor yang resmi," kata Lucky Sebastin saat dihubungi Tekno Liputan6.com, Jumat (18/10/2019).

"Belum lagi ponsel rekondisi yang dinyatakan baru, ponsel KW, dan lain sebagainya," ujar Lucky menambahkan.

Dengan peraturan dan sistem yang didukung SiBina ini, Lucky berharap negara dapat melindungi warga sebagai konsumen untuk mendapatkan perangkat sesuai standar, mendapat pelayanan pelanggan resmi, dan mendapatkan layanan purnajual baik.