Tak Ingin ada Kekacauan, Menkominfo Minta Masyarakat Pakai Internet untuk Hal Positif

Menkominfo Johnny G. Plate berfoto bersama Wali Kota dan Kabupaten yang menerapkan konsep smart city di seluruh Indonesia dalam acara Gerakan Menuju 100 Smart City di Jakarta, Rabu (6/11/2019). (Liputan6.com/ Agustin Setyo W).

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, mengajak masyarakat untuk memanfaatkan infrastruktur digital pendukung smart city yang dibangun Kemkominfo untuk hal-hal positif.

Johnny mengatakan, seluruh kementerian terkait mendukung berkembangnya kota dan kabupaten yang menerapkan smart city.

Khusus Kemkominfo, dukungan diberikan dalam bentuk infrastruktur seperti pembangunan backbone serat optik, BTS di daerah untuk internet, sampai rencana peluncuran satelit multifungsi (Satria).

"Dengan smart city, pemerintah berupaya memberi pelayanan yang lebih cepat agar masyarakat mendapatkan hak-hak mereka atas pelayanan publik. Tapi, kita harapkan saat infastruktur digital disediakan sampai titik depan, penting bagi masyarakat untuk menjalankan kewajibannya," kata Johnny dalam acara Gerakan Menuju 100 Smart City di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Johnny juga menyebut, pemerintah akan berupaya menjaga agar pembangkangan sipil (civil disobedience) bisa ditangani dengan cepat untuk mencegah kekacauan.

"Jadi kalau terjadi civil disorder atau kekacauan (di masyarakat), pemerintah (bertugas) menormalkan kembali. Oleh karena itu, gunakan dengan cerdas, tepat, dan bermanfaat," kata Johnny.

Menteri yang juga politikus dari partai Nasdem ini mengatakan, infrastruktur digital dibangun untuk mengajak masyarakat Indonesia maju secara cepat, agar setara dengan bangsa-bangsa lainnya.

2 dari 2 halaman

Jangan Sebar Hoaks Bila Tidak Ingin Internet Dibatasi

Menkominfo Johnny G. Plate. Liputan6.com/Andina Librianty

Sekadar informasi, sebelumnya pemerintah pernah menghentikan akses internet di Papua dan Papua Barat karena internet digunakan untuk menyebarkan hoaks dan propaganda yang menyebabkan konflik di sana.

Pemerintah menghentikan akses internet di Papua dan Papua Barat selama kurang lebih tiga minggu dari 21 Agustus sampai 29 September 2019.

Saat itu pemerintah berdalih internet telah dipakai untuk menyebar hoaks di media sosial sehingga membuat konflik kian meluas.

Pembukaan akses internet pun dilakukan secara bertahap, mengingat belum sepenuhnya situasi di Papua dan Papua Barat kondusif.

Belakangan setelah Menkominfo Johnny G Plate dilantik, dirinya juga menekankan agar masyarakat tidak menyebarkan hoaks lewat media sosial. Jika tidak, internet mungkin bakal diblokir kembali.

"Kami inginnya tidak ada pemblokiran. Namun kalau tidak mau ada pemblokiran, yang jangan buat kacau," ungkap Menkominfo Johnny Johnny G. Plate di kantor Kemkominfo, Senin (28/10/2019).

(Tin/Ysl)