Agresivitas Facebook dkk Pasang Kabel Laut Mengancam Ketahanan Nasional

Menurutnya, pembangunan jaringan secara end to end oleh OTT asing ini sebagai salah satu upaya menghindari pengurusan izin/lisensi di negara setempat guna menghindari kewajiban pajak dan regulatory cost (Biaya Hak Penyelenggaran/BHP Telekomunikasi dan Universal Service Obligation/USO).

Selain itu, langkah ini juga sebagai upaya menghindari kewajiban terkait security seperti lawful intercept.

Biasanya OTT asing hanya menggandeng pemain lokal yang mengantongi lisensi jaringan tertutup agar SKKL yang dimilikinya memiliki landing station di negara tujuan.

“Pemain lokal melihat itu sebagai peluang karena bisa jual core fiber optic, tapi tanpa sadar sebenarnya negara rugi dalam bentuk lain. Keuntungan bagi mitra lokal yang digandeng OTT asing agar SKKL-nya bisa masuk Indonesia itu tak sebanding dengan kerugian negara,” ulasnya.

Hal ini karena OTT asing juga menjual kapasitas SKKL-nya ke operator telekomunikasi global dalam bentuk dark fiber untuk trafik ke Asia Tenggara atau Asia umumnya.

“Jalur SKKL via Indonesia ini sekarang favorit ke AS karena rute Laut China Selatan rawan isu politik dan gempa bawah laut,” jelasnya.

Heru memaparkan, jika OTT asing ikut menjual kapasitas SKKL-nya langsung di pasar internasional untuk trafik dari/ke Indonesia tentu negara kembali rugi karena transaksi berlangsung di luar sehingga potensi pajak dan regulatory cost hilang.

Di samping itu, ketahanan nasional Indonesia menjadi terbuka di dunia siber.

“Dampak lainnya, pemain SKKL lokal hilang competitiveness advantage karena secara harga tak mampu bersaing mencari pasar dari operator global. Bagaimana mau bersaing kalau struktur cost-nya saja sudah kalah,” tukasnya.

Heru menyarankan untuk mencegah fenomena 'agresifnya' OTT asing 'menyerang' Indonesia secara platform dan infrastruktur. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) perlu duduk bersama agar negara tidak semakin dirugikan.

“Masa depan kan era perang informasi, yang harus dikuasai itu infrastrukturnya. Jadi negara harus hadir, baru bisa bicara membangun ketahanan siber yang kuat,” ucapnya memungkaskan.

(Isk/Why)