Pemerintah Tegas Sikat Semua Situs Pembajakan Film

Neil Gane, Manager Umum AVIA dari Coalition Against Piracy (CAP) menilai pembajakan pada skala seperti itu adalah kejahatan terorganisir, murni dan sederhana, dengan kelompok-kelompok kejahatan seperti indoXXI, membuat pendapatan ilegal yang substansial dari penyediaan konten yang dicuri.

"Dari sudut pandang konsumen mengakses konten pembajakan film juga penuh dengan risiko. Situs web pembajakan memiliki basis pengguna sukarela, dan semakin banyak digunakan sebagai umpan untuk mendistribusikan malware," Neil Gane memaparkan.

Ia menerangkan jenis malware yang tertanam dalam ekosistem pembajakan dapat mencakup malware berbahaya seperti trojan akses jarak jauh yang memungkinkan peretas untuk mengaktifkan dan merekam dari webcam perangkat tanpa korban sadari.

Pakar keamanan siber Pratama Persadha mengakui jika sebuah situs web saat diblokir, dengan mudah dapat muncul kembali dengan nama domain lain.

"Prinsipnya sebuah situs web saat diblokir bisa 'lari' dengan mengganti domain dan Kemkominfo harus segera memblokir kembali. Begitu seterusnya, pemerintah paling tidak memperlihatkan niat baik dalam memerangi pembajakan," ujar Pratama kepada Tekno Liputan6.com, Kamis (26/12/2019).

Pemblokiran tidak serta merta menghilangkan pembajakan, namun minimal ada proses edukasi ke masyarakat dan juga sebagai tindakan tegas ke pelaku pembajakan.

"Secara teknis bisa dipastikan nanti akan muncul kembali dengan domain berbeda atau situs web lain," ucapnya menambahkan.

Pria yang juga dikenal sebagai Chairman CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) itu menuturkan pembajakan model streaming sebenanrya tidak hanya lewat web seperti IndoXXI.

"Ada juga yang mengunggah ke Facebook dan Youtube dengan modifikasi maupun tanpa modifikasi. Terutama film Indonesia dan Korea sangat banyak naik ke Youtube," papar Pratama.

Senada dengan Pratama, Pengamat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Heru Sutadi mengimbau pemerintah, dalam hal ini Kemkominfo harus tegas dan terus memonitor pergerakan situs web streaming ilegal.

"Kemkominfo harus tegas. Selain itu, juga harus terus menerus memonitor. Jika ada situs web streaming ilegal baru, segera dilakukan pemblokiran," katanya.

Namun demikian, Heru melanjutkan, pemblokiran di internet juga harus secara paralel memberantas DVD bajakan.

"Tapi memang pemblokiran di internet juga harus secara paralel memberantas DVD bajakan yang dijual bebas di mal-mal," Heru menegaskan.

Pria yang menjabat sebagai Executive Director Indonesia ICT Institute ini menilai Kemkominfo bisa mengambil tindakan hukum untuk efek jera.

"Bisa saja mengambil langkah hukum, kan ada UU ITE dan UU Hak Cipta. Bisa didalami melanggar aturan mana," pungkasnya.

Di sisi lain, Pratama berpendapat bahwa selain pemblokiran, proses edukasi kepada masyarakat terkait Hak Kekayaan Intelektual juga wajib diperkuat.

"Di era siber, sebenarnya lebih mudah untuk mengetahui mana yang asli dan bajakan, mana yang lebih dulu membuat sebuah karya dan mana yang menjiplak. Maka dari itu, edukasi perlu diperkuat," ucapnya menegaskan.

Secara umum, ia menambahkan, di wilayah siber memang banyak terjadi pembajakan karya. Masih banyak pula kreator konten yang memotong dan memodifikasi video untuk mendapatkan AdSense (iklan) dari YouTube.

"Google sendiri masih terus dan terus memerangi praktik ini (memodifikasi video dari karya orang lain)," ungkapnya.

Selain itu, Pramata meminta Kemkominfo juga perlu melakukan edukasi mendalam kepada masyarakat, bahwa menonton di situs semacam itu bisa membahayakan perangkat smartphone maupun komputer mereka.

"Karena pop-up iklan maupun halaman web bisa saja disusupkan malware. Malware bisa dari mana saja, terutama dari pop-up iklan yang tidak jelas dan itu sudah pasti ditemui di situs web streaming dan download film bajakan," ujar Pratama menutup pembicaraan.

(Isk/Why)