Wapres Dukung Perluasan Kewenangan KPI untuk Awasi Media Baru

Ketua KPI Pusat Agung Suprio sebelumnya melaporkan bahwa Kemkominfo bersama dengan DPR saat ini tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Revisi ini akan memuat kewenangan KPI untuk mengawasi media baru (media digital).

"Pengaturan media baru sangat diperlukan karena menyangkut sejumlah hal selain hanya pengawasan juga finansial bagi negara melalui pajak. Rencananya di Undang-Undang No. 32 mau masuk yang direvisi sekarang. Draf dari DPR ada kata-kata penyiaran bukan hanya dari konvensional tetapi juga dari internet, sehingga Youtube, Netflix, sudah bisa masuk," kata Agung.

Agung, oleh sebab itu, berharap pemerintah dapat mendorong proses penyelesaian revisi UU tersebut. Selain menambah kewenangan KPI untuk mengawasi media digital, revisi ini juga menjadi kunci untuk menuntaskan digitalisasi siaran.

Dengan demikian, televisi analog akan dapat bermigrasi menjadi televisi digital dan ini berdampak pada jaringan internet menjadi semakin cepat karena sistem analog boros frekuensi.

"Kalau kita masih bertahan sepuluh tahun lagi dengan analog, misalnya, itu nanti handphone kita bisa tidak bisa dipakai lagi, karena fibre optic tidak lagi bisa menyuplai data," tutur Agung.

(Why/Ysl)