APSI Dorong Penerapan Skema Blacklist untuk Pengendalian IMEI

Diskusi Sosialisasi Pengaturan IMEI, Kamis (27/2/2020) di Jakarta. Liputan6.com/Mochamad Wahyu Hidayat

Liputan6.com, Jakarta - Tanggal efektif regulasi pengendalian IMEI semakin dekat, tepatnya pada 18 April mendatang. Pada pertengahan bulan ini juga telah digelar dua kali uji coba yang melibatkan sebagian operator seluler.

Dalam diskusi bertajuk "Sosialisasi Pengaturan IMEI: Langkah Jitu Melindungi Konsumen dan Industri Lebih Sehat dan Kompetitif," Kamis (27/2/2020) di Jakarta, Syaiful Hayat, Ketua Bidang Hubungan Pemerintahan Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) mendorong penerapan skema blacklist untuk pengendalian IMEI dan berjalan sesuai rencana.

"Kami dari APSI berharap kebijakan IMEI ini bisa dijalankan tanggal 18 April, tidak ada penundaan. Kami harap ini tidak diubah-ubah. Desain awal regulasi ini skema blacklist. Benchmark di negara lain juga blacklist," ujar Syaiful yang juga merupakan direktur operasional PT Erajaya Swasembada.

Oleh sebab itu, pihaknya merasa keberatan kalau ternyata skema yang diterapkan adalah skema whitelist. Padahal, kata Syaiful, brand owner di bawah naungan APSI telah berinvetasi besar-besaran ketika regulasi TKDN diterapkan.

"Jadi sekarang kami harap pemerintah support kami (menerapkan skema blacklist)," tutur Syaiful menegaskan.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini

Mulai 17 Agustus 2019, konsumen tidak bisa lagi membeli smartphone black market (BM) dari luar negeri ataupun yang tersedia di pasar dalam negeri. Pasalnya pada tanggal tersebut pemerintah akan memberlakukan peraturan tiga menteri (Kemendag, Kemkomin...

2 dari 3 halaman

Mekanisme Pemblokiran IMEI

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate mengungkapkan pemerintah belum memutuskan mekanisme pemblokiran ponsel BM atau ilegal terkait regulasi International Mobile Equipment Identity (IMEI). Ada dua model yang disiapkan yaitu whitelist dan blacklist.

"Keduanya (whitelist dan blacklist) ini lagi dilakukan dalam waktu dua pekan untuk proof of concept. Setelah dua pekan dari sekarang, kita akan bertemu untuk memilih pakai model whitelist atau blacklist," ujar Johnny saat ditemui di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Dijelaskan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kemkomimnfo, Ismail, untuk mekanisme whitelist, ponsel yang terdeteksi ilegal sejak awal tidak akan bisa mendapatkan sinyal.

Adapun mekanisme blacklist, ketika konsumen membeli ponsel setelah 18 April, dia akan mendapatkan notifikasi apakah perangkatnya ilegal.

3 dari 3 halaman