Seruan Penolakan Omnibus Law di Media Sosial

Liputan6.com, Jakarta - Omnibus law menjadi salah satu topik yang banyak diperbincangkan di media sosial belakangan ini. Secara sederhana, omnibus law dapat diartikan sebagai undang-undang yang bersifat lintas sektor dan dibuat antara lain untuk menghindari tumpang tindih regulasi.

Menggunakan data social media monitoring tool Drone Emprit Academic--yang didukung oleh Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta--kami mencoba menganalisis percakapan seputar omnibus law di media sosial Twitter.

Pengambilan data berlangsung dari tanggal 21 hingga 27 Februari. Selama tujuh hari tersebut, ada lebih dari 60 ribu twit yang membahas omnibus law. Puncak percakapan terjadi pada tanggal 23/2/2020 dengan volume 10.502 twit.

Masih menurut data Drone Emprit Academic, pengguna Twitter paling berpengaruh (Top Influencers) di topik ini adalah Dandhy Laksono (@Dandhy_Laksono), mantan jurnalis yang juga dikenal sebagai pendiri rumah produksi WatchDoc yang banyak merilis film dokumenter. Salah satu twit Dandhy yang paling banyak mendapat tanggapan (likes, retweets, dan replies) menyebut omnibus law "makin menekan buruh".

Pengguna paling berpengaruh lainnya adalah @do_ra_dong, @xaliber, @kenndaru, dan @MichelAdamRR. Adapun akun @xaliber berkontribusi terhadap alih bahasa tulisan The Jakarta Post, semacam panduan untuk memahami poin-poin penting terkait omnibus law. Sementara akun @kenndaru menuliskan sebuah utas dan di awal utas itu menyebut omnibus law "kacau dari segi proses maupun substansi".