Miris, Ini Deretan Cara Korea Utara Batasi Masyarakat dari Internet dan Teknologi

Williams mengatakan, smartphone yang beredar di Korea Utara menjalankan Android. Namun, engineer memodifikasi software-nya, termasuk background program bernama Red Flag.

Red Flag ini memata-matai segala yang dilakukan oleh pengguna dan mengambil tangkapan layar di aktivitas tertentu, yang direkam dalam sebuah basis data bernama Trace Viewers.

Meskipun Korea Utara mungkin tidak memiliki sumber daya untuk memeriksa tangkapan layar semua orang, menurut Williams, itu merupakan mekanisme yang bagus untuk membuat orang menyensor diri sendiri untuk tidak melakukan hal yang terlarang.

Korea Utara tak sepenuhnya melarang warga terhubung inovasi teknologi, seperti mobile data dan smartphone. Masyarakat bisa membeli smartphone buatan Tiongkok, tetapi didistribusikan menggunakan brand Korea Utara.

Smartphone ini tampaknya merupakan Android murah, tetapi dimodifikasi dengan menyelipkan software mata-mata milik pemerintah.

Kalau tidak mau membeli itu, masyarakat bisa membeli smartphone yang diselundupkan dari perbatasan Tiongkok, tetapi mereka bisa dilacak lewat jaringan telekomunikasi Korea Utara.

Korea Utara memang memiliki sistem telekomunikasi, saat ini adalah usaha patungan dengan perusahaan Mesir bernama Orascom.

Jaringan ini dibagi menjadi dua bagian. Menurut laporan Williams, wisatawan Korea Utara dan warga negara asing dapat melakukan panggilan dan kirim pesan ke dalam negeri, tetapi tidak bisa berkomunikasi dengan orang di negara lain. Williams menyebutnya sebagai firewall.

Sekadar informasi, nomor telepon Korea Utara diawali dengan 191-260, sementara untuk orang asing diawali dengan 191-250.

Menurut laporan, para engineer Korea Utara membuat perangkat lunak watermarking file yang berfungsi untuk menandai dan memonitor setiap file media yang dibuka pada suatu perangkat, baik itu PC atau seluler.

Dari sini, siapa pun yang menonton film asing di perangkat mereka akan ketahuan, ditandai, dan dilacak. Jadi, ketika ada seseorang yang mendistribusikan file dari luar ke masyarakat, pemerintah akan mengetahuinya.

Berdasarkan hasil pembicaraan William dengan pembelot Korea Utara, orang-orang yang melarikan diri ke Tiongkok, Jepang, atau Korea Selatan, rezim bisa saja menghukum mati orang-orang yang menonton konten asing, terutama konten porno atau mengkritik keluarga Kim Jong-un.

"Menonton pornografi sangat dibatasi. Bahkan seseorang bisa dieksekusi karena menonton pornografi," kata seorang pembelot.

Tak hanya itu, menurut laporan Amnesty International, seorang pria yang menonton film porno bersama istri dan temannya dieksekusi. Bahkan, seluruh warga kota dipanggil untuk menyaksikan kematiannya.

(Tin/Isk)