Liputan6.com, Jakarta - CEO Facebook Mark Zuckerberg mengungkapkan kekhawatirannya pada Tiongkok. Ia cemas jika negara-negara lain mengikuti pendekatan Tiongkok dalam mengatur mekanisme internet.
Dalam konferensi video bersama Komisioner Industri Uni Eropa Thierry Breton, Zuckerberg menyebut, ada negara lain yang memiliki nilai berbeda dalam hal demokrasi.
Advertisement
Baca Juga
"Jujur, saya berpikir ada negara-negara seperti Tiongkok yang cenderung memiliki nilai berbeda dengan negara-negara barat yang lebih demokratis," ujar Mark Zuckerberg, mengutip laman The Verge, Rabu (20/5/2020).
Suami Priscilla Chan ini mengatakan, negara barat memiliki kerangka kerja jelas terkait dengan privasi data.
"Kami memiliki tanggung jawab bersama untuk membantu mengembangkan ini," tutur Zuckerberg.
Ini bukan pertama kalinya Zuckerberg mengungkapkan kekhawatirannya atas kebijakan internet Tiongkok. Tahun lalu, Zuckerberg juga mengungkapkan hal serupa.
Bahkan, dia menyebut, penting untuk tidak membiarkan Tiongkok menetapkan aturan berinternet. Hal ini juga menimbulkan ketegangan di antara karyawan Facebook di Tiongkok.
Puji Aturan Perlindungan Data Eropa
Dalam kesempatan yang sama, Zuckerberg memuji aturan perlindungan data pribadi milik Uni Eropa yang dikenal dengan GDPR. Aturan ini telah membuat perubahan bagi perusahaan seperti Facebook, Twitter, Google dan lain-lain dalam hal menangani data pengguna.
Mark Zuckerberg percaya, kerja sama antara perusahaan teknologi dengan pemerintah adalah hal yang tidak terelakkan. Pihak Facebook, kata Zuckerberg, telah memiliki kebijakan untuk mengurangi disinformasi terkait Covid-19 di platformnya.
Advertisement
Hapus Konten Disinformasi soal Covid-19
"Kami menghapus ribuan konten disinformasi yang dianggap berbahaya. Program pemeriksa fakta independen kami telah menghasilkan lebih dari lima puluh juta peringatan pada konten yang ditampilkan terkait Covid-19," tuturnya.
Zuckerberg juga percaya langkah ini cukup efektif menghilangkan disinformasi di platform Facebook.
"Kami tahu, ini berhasil 95 persen, karena ketika seseorang melihat ada konten yang diberi label disinformasi, mereka tidak akan mengklik," ujarnya.
Tak hanya itu, awal bulan ini, Facebook juga mengumumkan dewan pengawas Facebook. Dewan pengawas bersifat independen dan bisa menentukan sejumlah keputusan.
(Tin/Why)