Negara Harus Libatkan Ahli Keamanan Siber untuk Lindungi Data Pemilu

Ilustrasi security, keamanan siber, kata sandi, password

Liputan6.com, Jakarta Indonesia dihebohkan oleh kasus data KPU bocor. Di sebuah forum di dark web, seorang peretas menampilkan sampel halaman PDF dengan logo KPU yang berjudul "Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014".

Menanggapi hal ini, Yeo Siang Tiong, General Manager Untuk Asia Tenggara di Kaspersky menyebut bahwa data pemilu merupakan target matang bagi pelaku kejahatan siber karena ia merupakan elemen penting dari demokrasi.

"Mengamankan data mulai dari proses menyalurkan hingga penyimpanan akan selalu menjadi tantangan bagi seluruh negara di dunia karena dua faktor: pertama, beragamnya sistem yang dikelola secara lokal dan kedua adalah mesin turun temurun (legacy machine) yang tidak dirancang untuk dunia yang terhubung," ujar Yeo dalam keterangan tertulis.

Ruang siber kita yang sangat terhubung sekarang, menurut Yeo, telah membuka celah bagi para peretas lokal maupun asing untuk mengakses ruang pemilu lokal.

"Perangkat keras dan sistem lama yang digunakan juga menambah kesulitan untuk mengamankannya," tutur Yeo lebih lanjut.

2 dari 3 halaman

Negara perlu bangun kepercayaan

Maka dari itu, Yeo menilai penting bagi negara untuk membangun kepercayaan pada rakyatnya.

"Hal terpenting yang bisa dilakukan adalah mendorong transparansi dalam sistem. Ini berarti membuka kemungkinan untuk audit terbuka yang dapat disaksikan oleh masyarakat dan menunjukkan bahwa pemilu adalah sesuatu yang ditanggapi dengan serius," kata Yeo.

Selain itu, Yeo menyebut negara juga dapat melibatkan para ahli atau pekerja di sektor keamanan siber untuk menyumbangkan wawasan dan pengetahuan mereka dalam menilai risiko dan menambal kemungkinan celah keamanan.

3 dari 3 halaman

Kolaborasi terbuka

Di samping itu, kolaborasi terbuka di antara organisasi publik dan swasta juga akan diperlukan dalam rangka menjamin transparansi, meningkatkan kepercayaan, dan memperbarui sistem pemilihan.

"Mencegah pelanggaran data dan peretas memasuki sistem pemilihan tidak diragukan lagi menjadi tantangan, tetapi dengan kerja sama yang bertujuan meningkatkan keamanan pemilu, setiap negara dapat menggagalkan upaya pelanggaran apa pun secara efektif di masa depan," ujar Yeo menutup keterangannya.

(Why/Isk)