Sukses

Pengamat: Butuh Upaya Very Extraordinary untuk Dukung Pembelajaran Jarak Jauh

Menurut pengamat ICT, Heru Sutadi, sistem pembelajaran jarak jauh masih memiliki sejumlah kendala dan dibutuhkan upaya sangat luar biasa untuk mengatasinya.

Liputan6.com, Jakarta - Pembelajaran Jarak Jauh saat ini telah menjadi pilihan utama bagi siswa untuk tetap dapat menjalani aktivitas sekolah selama pandemi. Sebab, pertemuan secara langsung tidak dimungkinkan.

Meski sudah berlangsung beberapa bulan, aktivitas ini harus diakui masih menyisakan sejumlah kendala. Salah satunya adalah kebutuhan akan internet dan perangkat yang memadai.

Menurut pengamat ICT, Heru Sutadi, ada beberapa kendala yang masih dihadapi peserta didik selama pembelajaran jarak jauh. Mulai dari wilayah yang belum mendapatkan akses internet, kehadiran internet yang tidak stabil, hingga peralatan pendukung yang tidak dimiliki.

"Kalau dilihat secara umum, itu beberapa kendala yang dihadapi dalam pembelajaran online ini. Namun apabila semuanya sudah tersedia, masih ada kendala lain, yakni kuota internet yang lebih besar untuk kebutuhan berkirim gambar atau tugas," tuturnya saat dihubungi Tekno Liputan6.com, Selasa (28/7/2020).

Oleh sebab itu, Heru menyarankan perlu ada upaya luar biasa dari sejumlah pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah tersebut. Dia mengatakan masing-masing Kementerian harus dapat saling mendukung agar proses pembelajaran jarak jauh ini dapat dilakukan secara optimal.

"Saran saya, harus ada upaya very extraordinary. Pemerintah, seperti dari Kemkominfo bisa melakukan mapping, wilayah mana yang belum tercakup internet. Lalu bisa meminta tolong ke operator sekaligus membuka aduan dari masyarakat agar ada upaya cepat untuk pengadaan internet di wilayah tertentu," ujarnya.

Sementara untuk kebutuhan perangkat, menurut Heru, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat mengupayakan solusi agar para siswa yang tidak memilikinya tetap dapat melangsungkan pembelajaran jarak jauh. 

2 dari 2 halaman

Ada Subsidi Kuota Internet

"Lalu soal kuota internet, kalau bisa dimungkinkan ada internet gratis atau subsidi internet. Mungkin hal ini agak sulit dilakukan operator non-BUMN, tapi kalau BUMN itu dimungkinkan. Kalau memang tidak gratis, mungkin subsidi," tutur Executive Director Indonesia ICT Institute ini.

Untuk itu, dia mengatakan perlu ada penggerak di tingkat pusat agar proses ini dapat dilakukan secara seragam. Lebih lanjut Heru menuturkan, diperlukan formulasi agar inisiatif semacam ini tidak dilakukan per wilayah, tapi menyeluruh.

Terlebih, Heru menuturkan kendala ini bukan hal mudah, mengingat belum diketahui hingga kapan pembelajaran jarak jauh semacam ini akan berlangsung. Di samping itu, tidak hanya infrastruktur, konten pembelajaran juga perlu diperhatikan dan disiapkan.

"Karena ini menyangkut pendidikan generasi penerus bangsa, jadi harus mencari solusi agar pembelajaran ini tetap dapat berlangsung secara optimal. Mungkin memang tidak akan seperti pembelajaran di sekolah, tapi setidaknya mendekati," tuturnya mengakhiri pembicaraan.

(Dam/Ysl)