Dibutuhkan Payung Hukum Kuat untuk Atasi Pencurian Data Digital

Liputan6.com, Jakarta - Pencurian data digital merupakan salah satu kejahatan di ranah internet. Kasus pencurian data digital pun terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Dosen IT dari Universitas Gunadarma, Avinanta Tarigan, mengungkapkan payung hukum yang kuat sangat dibutuhkan tidak hanya untuk melindungi data digital, tapi juga langkah-langkah hukum untuk pelaku dan mendapatkan pertanggungjawaban dari data controller.

Data controller di sini adalah penyedia layanan elektronik. Menurutnya, perlindungan data digital di Indonesia masih parsial.

"Artinya, payung hukumnya belum sempurna. Misalnya terjadi peretasan, apakah hacker-nya saja yang kita kejar, bagaimana dengan penyedia layanan elektoniknya apakah juga bertanggungjawab? Jadi saat ini kita masih parsial sebelum payung hukumnya ada," jelas Avin dalam live streaming Sharing Sessiong Liputan6.com bertajuk “Bahaya di Balik Tren Pencurian Data Digital”, Senin (5/10/2020).  

Ia berharap perlindungan hukum terhadap data digital akan maksimal dengan implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). RUU PDP sebelumnya ditargetkan rampung pada tahun ini.

"Kalau soal regulasi, kita lihat masih bertahap. Dan final-nya tadi memang RUU PDP, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Eropa," sambungnya.