Xiaomi Gugat AS, Minta Namanya Dihapus dari Daftar Hitam

Akibatnya, orang-orang AS tidak bisa membeli saham Xiaomi yang diperdagangkan secara publik mulai 15 Maret mendatang dan untuk seterusnya. Bahkan, para investor harus melepaskan kepemilikan saham apa pun sebelum 14 Januari 2022.

Dalam gugatannya, Xiaomi menuding departemen pertahanan AS memasukkan Xiaomi ke daftar hitam CCMC tanpa memberikan alasan yang jelas.

Menolak klaim keterlibatan dengan militer Tiongkok, Xiaomi menjelaskan, lebih dari 75 persen hak suara di perusahaan dipegang oleh pendirinya, Lei Jun dan Bin Lin.

Xiaomi juga menyebut, ada sejumlah pemegang saham Xiaomi yang merupakan perusahaan AS, seperti BlackRock dan The Vanguard Group.

Gugatan hukum ini menyusul bantahan Xiaomi yang menyebut, Xiaomi tidak memiliki hubungan dengan militer Tiongkok.

"Perusahaan mengkonfirmasi bahwa Xiaomi tidak dimiliki, dikontrol, atau terafilisiasi dengan militer Tiongkok, dan Xiaomi bukanlah 'perusahaan militer Tiongkok komunis'," kata Xiaomi dalam pernyataan yang diunggah ke akun Twitter @Xiaomi, dikutip Sabtu (16/1/2021).

Saat itu, Xiaomi menyebutkan, perusahaan menyebut akan mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi kepentingan perusahaan dan para pemangku kepentingannya. Xiaomi juga menyebut akan membuat pengumumkan lebih lanjut nantinya.

Menyoal dimasukkannya Xiaomi ke daftar hitam oleh Departemen Pertahanan AS sesuai dengan National Defense Authorization Act (NDAA) tahun 1999, Xiaomi menyebut pihaknya "telah mematuhi hukum dan beroperasi sesuai hukum dan peraturan yurisdiksi yang relevan di tempatnya menjalankan bisnis."

Perusahaan juga menegaskan kembali, Xiaomi menyediakan produk dan layanan untuk penggunaan sipil dan komersial.

(Tin/Isk)