Pengamat Nilai Kuota Internet untuk Belajar Online Masih Dibutuhkan

Dosen teknik ITB itu mengatakan, pembagian antara kuota belajar dan kuota umum yang diberlakukan pemerintah sudah tepat.

"Tujuannya agar kuota yang diberikan melalui dana APBN dapat dipakai untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Bukan untuk menonton drakor atau TikTok. Kalau dipergunakan untuk nonton drakor kan juga tidak benar," tuturnya.

Ridwan yang pernah berdiskusi dengan dosen dan siswa menyebut, kuota khusus belajar yang diberikan pemerintah habis dipergunakan untuk Zoom dan mengakses aplikasi lainnya yang sudah masuk whitelist khusus belajar.

Ia berpendapat, untuk menjamin kualitas serta kesinambungan layanan industri telekomunikasi nasional, harga jual dari kuota gratis Kemendikbud ini lebih kompetitif dari harga umum, namun tidak sampai di bawah harga pokok produksi operator.

Ridwan memahami kesulitan yang tengah dialami pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Namun menurutnya, pemerintah jangan sampai membuat operator telekomunikasi merugi akibat menjual harga layanan di bawah harga pokok produksi.

Apalagi menurutnya, operator telekomunikasi tidak mendapatkan bantuan atau subsidi dari pemerintah di saat pandemi Covid-19.

"Pemerintah hanya memberikan dispensasi pembayaran BHP Frekuensi beberapa bulan saja. Namun ironisnya surat pemberian dispensasi pembayaran BHP Frekuensi itu keluar setelah operator telekomunikasi membayarkan BHP Frekuensi ke kas negara, sehingga praktis operator telekomunikasi tak mendapatkan bantuan dari pemerintah," katanya.

Ia berkata, operator yang tergabung dalam APJII dan ATSI membutuhkan bantuan penundaan pembayaran BHP Frekuensi atau penundaan pembayaran dana USO.

"Anggota ATSI dan APJII pada saat itu tidak meminta pengurangan BHP Frekuensi ataupun dana USO," katanya.

(Tin/Ysl)