Koalisi Masyarakat Sipil Sesalkan Revisi UU ITE Tidak Masuk Dalam Prolegnas 2021

Direktur Eksekutif SAFEnet, Damar Juniarto, menyampaikan, pembuktian ketidakadilan UU ITE bisa ditemukan dengan mudah oleh Tim Kajian Revisi UU ITE. Menurutnya, ketidakadilan dan ketidakpastian masih terjadi sampai hari ini.

"Kemarin, kami baru saja mendampingi dua orang korban ketidakadilan akibat UU ITE dari Tiku V Jorong Sumatera Barat, yaitu Andi Putera dan Ardiman yang harus berhadapan dengan Ketua KAN yang telah merampas hak-hak warga," kata Damar, dikutip dari keterangan resmi Koalisi Masyarakat Sipil, Rabu (10/3/2021).

Damar mengatakan, bukannya melindungi, UU ITE justru menjerat kedua orang di atas, yang menggunakan media sosial untuk mendapatkan keadilan dengan pasal ujaran kebencian.

Menurut Damar, pendekatan restorative justice yang dikumandangkan Kapolri Listyo Sigit tidak berjalan di Polda Sumbar.

Damar juga menjelaskan, pemerintah sebaiknya tidak berhenti pada membuat pedoman interpretasi UU ITE.

Menurutnya, pemerintah harus merevisi total 9 pasal bermasalah agar UU ITE menjadi Undang-undang yang lebih baik dalam mengatur kehidupan warga dengan kepastian hukum dan berkeadilan.

Dalam pertemuan, Perwakilan IJRS Andreas Nathaniel menjelaskan bahwa sejumlah rumusan pasal yang tidak jelas dan tidak tegas di UU ITE justru melanggar prinsip dasar dalam hukum pidana yaitu lex certa, lex scripta, dan lex stricta.

Sementara, Direktur Eksekutif ICJR, Erasmus Napitupulu, menerangkan sejumlah pokok permasalahan di pasal-pasal dalam UU ITE yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan multi-tafsir.

Menurutnya, sulit untuk mengatakan persoalan utama UU ITE tidak pada perumusan delik-deliknya, khususnya untuk tindak pidana-tindak pidana konvensional yg ditarik masuk ke dalam UU ITE (cyber-enabled crime). Misalnya pasal 27 (1), 27 (3), dan 28 (2) UU ITE beserta pemberatan ancaman pidana mencapi 12 tahun yg diatur dalam pasal 36 jo 51(2) UU ITE.

"Tumpang tindih pengaturan, ketidaksesuaian unsur pidana, dan ancaman pidana tinggi menjadi masalah utama. Untuk itu, ICJR menyampaikan jalan utama adalah melakukan revisi terhadap UU ITE,” kata Erasmus Napitupulu.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur ELSAM, Wahyudi Djafar, menyebut, persoalan-persoalan UU ITE tidak terbatas pada persoalan pidana saja. Menurutnya, sejumlah pasal di dalamnya tidak sesuai dengan prinsip pengaturan internet dan perkembangan peran perusahaan teknologi.

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, memberi usul agar kasus-kasus yang menunjukkan ketidakadilan dan saat ini tengah berjalan dihentikan terlebih dahulu dengan mengeluarkan SP3 di tingkat kepolisian dan SKP2 di tingkat kejaksaan.

(Tin/Ysl)