Pemerintah Jamin Kepastian Hukum Digitalisasi Televisi Lewat Postelsiar

Liputan6.com, Jakarta - Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan, babak baru digitalisasi televisi Indonesia dimulai dengan pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja pada 2 November 2020.

Menurut Johnny, UU Cipta Kerja memberikan amanat sekaligus landasan bagi pemerintah untuk segera melaksanakan televisi digital atau analog switch off (ASO).

Johnny mengatakan, persiapan dan implementasi digitalisasi televisi juga diperkuat dengan PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (PP Postelsiar), serta lima Rancangan Peraturan Menteri (RPM) sektor Postelsiar yang sedang finalisasi untuk diundangkan pada 2 April 2021.

“Regulasi-regulasi tersebut hadir guna memberikan kepastian hukum bagi para pelaku industri postelsiar untuk turut mempersiapkan dan melaksanakan transformasi digital Indonesia," katanya.

Menurut Johnny, melalui regulasi di atas, pemerintah memiliki dasar kuat untuk melakukan lompatan untuk mempercepat migrasi siaran ke televisi digital.

Menurutnya, di era transformasi digital, Indonesia berusaha menciptakan lingkungan usaha yang memungkinkan koeksistensi antara layanan digital mainstream dan pendatang baru.