Pengamat: Sertifikasi Keamanan Bukan Jaminan Perusahaan Kebal Kebocoran Data

Ilustrasi hacker. Clint Patterson/Unsplash

Liputan6.com, Jakarta - Aktivitas digital tak dipungkiri juga membawa kerentanan data-data yang diakses. Misalnya, data pribadi seperti identitas kependudukan.

Beberapa waktu lalu terjadi kebocoran data yang melibatkan 279 juta data penduduk Indonesia yang diduga berasal dari server BPJS Kesehatan. Data itu diketahui dijual hacker di salah satu forum.

Donald Trump Kembali Jadi Presiden AS! Begini Reaksi Elon Musk, Tim Cook, hingga Jeff Bezos
Deretan Selebriti yang Mendukung Donald Trump Menang Pilpres AS 2024, Termasuk Elon Musk
Baru Melamar Elma Agustin Sang Pacar, Ini Profil Ihsan Fadhlur Rahman dengan Latar Belakang Memikat

Kendati demikian, lembaga resmi mengklaim telah memiliki standar keamanan data yang tersertifikasi. Seperti misalnya ISO 27001, Indeks Keamanan Informasi (KAMI), hingga Control Objective for Information & Related Technology (Cobit).

Antivirus Specialist Vaksincom, Alfons Tanujaya, memandang bahwa sertifikasi keamanan bukan jaminan aman sebuah lembaga kebal dari kebocoran data.

“Namun perlu diingat, sekuriti adalah proses dan jangan menjadikan sertifikasi sebagai tujuan akhir karena justru sebaliknya sertifikasi merupakan awal dari suatu proses yang harus dijalankan secara disiplin dan berkesinambungan guna mengamankan dengan baik data yang dikelola,” kata pria yang juga dikenal sebagai pengamat keamanan siber, melalui keterangannya, Selasa (15/6/2021).

Ia menambahkan kalau sertifikasi boleh saja menjadi acuan, namun tidak sebagai jaminan keamanan yang pasti tanpa celah.

2 dari 3 halaman

Dasar Kerja Administrator Data

Ilustrasi data pribadi. Dok: betanews.co

Dalam penilaiannya, sebuah pertanyaan besar jika sebuah lembaga yang telah memiliki sertifikat keamanan masih mengalami kebocoran data. Jika semua sistem, prosedur dan proses pencatatan (log) dilakukan dengan baik, maka dalam waktu singkat segera diketahui sumber kebocoran data itu.

Alfons menyebut langkah ini yang jadi dasar kerja administrator pengelola data sehingga bisa jadi pembelajaran pengelolaan data khususnya yang berhubungan dengan data publik.

“Sehingga mampu meningkatkan kemampuan pengelolaan data publik dengan baik,” tulisnya.

Alfons mengatakan langkah-langkah yang seharusnya menjadi perhatian lembaga terkait. Seperti izin akses pihak ketiga hingga keamanan dalam transmisi data.

“Mungkin kita bisa bertanya, apakah hak akses yang diberikan kepada pihak ketiga pengakses data sudah dibatasi dengan baik dan benar? Apakah data yang di transmisikan tersebut di enkripsi dan akses data hanya diakses seperlunya dengan terbatas oleh pihak ketiga,” tuturnya.

3 dari 3 halaman

Tak Bisa Diganti

Ilustrasi aplikasi two-factor-authentication (2FA) Authy. Liputan6.com/Mochamad Wahyu Hidayat

Di sisi lain, mengacu pada kejadian kebocoran data yang pernah terjadi melibatkan e-commerce, Alfons menyoroti langkah yang dilakukan. E-commerce seperti Tokopedia yang pernah mengalami kebocoran data itu langsung melakukan antisipasi dengan mengaktifkan 2-Factor-Authentication.

Dengan demikian dampak kebocoran tersebut bisa diminimalisir memandang data pengguna adalah satu hal penting yang perlu dijaga perusahaan.

“Tetapi lain halnya dengan data kependudukan. Bagaimana mungkin kita bisa mengganti Nama, NIK, Tempat/Tanggal lahir, Jenis Kelamin dan Alamat yang ada di KTP? Atau kalau data KK yang bocor lalu siapa yang berani nekad mengganti data istri dan anak?,” tegasnya.

Perlu jadi perhatian khusus bagi siapa pun yang mengelola data, bahwa datanya akan jadi incaran utama penjahat digital yang ingin mengambil keuntungan.

“Tidak ada hal yang bisa dilakukan pemilik data untuk mencegah kebocoran data ini karena bukan ia yang mengelola data tersebut. Dan hal yang cukup menggelitik rasa keadilan adalah pemilik data tidak melakukan kesalahan dan tidak menyebabkan kebocoran data tersebut, tetapi ia yang harus menanggung akibat dari kebocoran data,” tandas Alfons.

(Rif/Isk)