Facebook Tolak Pembicaraan Terkait Lisensi dengan Perusahaan Media Australia?

Liputan6.com, Jakarta - Pengawas persaingan Australia tengah menyelidiki klaim yang menyebut Facebook menolak permintaan perusahaan media untuk merundingkan kesepakatan seputar lisensi.

Penolakan Facebook untuk mengadakan pembicaraan dengan perusahaan media di Australia digadang-gadang jadi ujian pertama bagi undang-undang konten online yang bakal berlaku di negara tersebut.

Mengutip Reuters, Senin (28/6/2021), perusahaan media The Conversation mengatakan, pihaknya meminta Facebook untuk memulai pembicaraan, sesuai yang dipersyaratkan dalam aturan baru Australia.

Perlu diketahui, peraturan 'News Media Bargaining Code' mengharuskan perusahaan media sosial seperti Facebook dan Google untuk menegosiasikan masalah konten yang dipublikasikan di platform-nya dengan perusahaan media.

Namun menurut The Conversation, Facebook menolak pembicaraan tanpa alasan jelas. Sekadar informasi, The Conversation merupakan salah satu media pertama di Australia yang melakukan kesepakatan dengan Google, terkait aturan yang sama.

Penolakan dari Facebook ini dianggap mengganggu kelangsungan aturan tentang platform digital di sana. Selanjutnya, arbiter yang ditunjuk pemerintah pun dapat turun tangan terkait masalah ini.

2 dari 3 halaman

Bisa Ganggu Aturan Medsos di Australia

Menanggapi pertanyaan Reuters, Kepala Kemitraan Berita Facebook untuk Australia Andrew Hunter mengatakan, "Facebook berfokus pada penyelesaian kesepakatan komersial dengan berbagai penerbit Australia."

Hunter tidak menjawab spesifik ketika ditanya tentang penolakan bertemu dengan The Conversation. Menurutnya, Facebook memiliki rencana yang tengah dipersiapkan.

"Facebook tengah merencanakan inisiatif terpisah untuk mendukung ruang redaksi regional, pedesaan, dan digital Australia serta jurnalisme untuk kepentingan publik dalam beberapa bulan mendatang," katanya.

Sementara itu, Kepala Komisi Pengawas Persaingan Australia Rod Sims mengatakan, "Jika Google telah meneken kesepakatan dengan mereka (perusahaan media), Facebook harusnya tidak melakukan penolakan."

Ia juga mengatakan, kemungkinan perlu adanya arbiter untuk menyelesaikan masalah ini.

Editor The Conversation, Misha Ketchell, mengatakan pihaknya sangat kecewa karena tidak dapat melakukan negosiasi dengan Facebook. "Namun kami tetap optimistis, kami akan mencapai kesepakatan," tuturnya.

3 dari 3 halaman

Sebelumnya Facebook Sepakat Bayar Konten dari Media di Australia

Mark Zuckerberg, Founder sekaligus CEO Facebook, banyak disalahkan sebagian pihak karena membiarkan penggunanya membagikan tautan berita hoax di Facebook. (Doc: Wired)

Februari lalu, Facebook akhirnya mengumumkan bakal kembali menyajikan konten berita yang ada di platform miliknya di Australia. Keputusan ini dilakukan setelah Facebook akhirnya menemui kesepakatan dengan pemerintah Australia.

Mengutip informasi dari Sydney Morning Herald, Selasa (23/2/2021), menurut Treasurer Australia, Josh Frydenberg, kesepakatan ini akhirnya terjadi setelah adanya negosiasi yang intensif dengan CEO Facebook, Mark Zuckerberg.

"Berita dari Australia akan hadir kembali ke platform Facebook, dan Facebook telah beritikad baik melakukan negosiasi dengan bisnis media Australia dan berupaya mencapai kesepakatan untuk membayar konten," tutur Josh.

Sebagai informasi, kesepakatan ini terjadi setelah ada amandemen pada rancangan kebijakan 'News Media Bargaining Code'. Jadi, Facebook tetap membayar pada penerbit, tapi arbitrase yang mengikat menjadi pilihan terakhir.

Usai kesepakatan ini, Head of News Partnership Facebook, Campbell Brown, mengatakan pihaknya akan kembali menyajikan konten berita pada platform mereka di Australia dalam beberapa hari mendatang.

"Setelah berdiskusi lebih lanjut dengan pemerintah Australia, kami mencapai kesepakatan yang memungkinkan kami mendukung penerbit berita yang kami pilih, termasuk penerbit kecil dan lokal," tuturnya seperti dikutip dari The Washington Post.

Untuk diketahui, Australia memang tengah menyusun rancangan kebijakan 'News Media Bargaining Code'. Dalam kebijakan ini, pemerintah Australia mengharuskan platform digital membayar pada media Australia.

(Tin/Isk)