Kemkominfo Ungkap Alasan Indonesia Baru Terapkan TV Digital pada 2021

Henri menjelaskan, keterlambatan Indonesia untuk digitalisasi televisi hingga 10 sampai 15 tahun adalah karena dibutuhkannya payung hukum berupa undang-undang.

"Undang-undang penyiaran belum selesai-selesai, sementara undang-undang penyiaran yang lama dianggap tidak mampu oleh Mahkamah Agung untuk menjadi payung," kata Henri.

"Karenanya kita, negara, pemerintah, menunggu undang-undang, yang muncullah Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020," kata Henri.

Dalam UU Ciptaker sendiri disebutkan bahwa analog switch off harus diselesaikan paling lambat dua tahun setelah undang-undang tersebut diundangkan.

"Akhirnya tanggal 22 November 2022 besok, analog switch off harus kita lakukan," kata Henri.

Henri pun mengatakan bahwa digitalisasi televisi bukan sekadar bukan sekadar mengubah teknologi yang dulunya analog menjadi digital, meski tak bisa dipungkiri ada perubahan di sana.

"TV kita nanti akan semakin cerah, semakin bersih, tidak ada semutnya. Betul-betul cerah sekali, tetapi bukan hanya itu," kata Henri.

Selain membuat kualitas siaran televisi lebih baik, menurut Henry, digitalisasi televisi penting untuk penataan frekuensi. Ia menjelaskan bahwa di masa TV analog, satu TV bisa menghabiskan frekuensi 8 megahertz (MHz).

"Nantinya 8 MHz itu ketika digital dipakai untuk sembilan atau bisa lebih sampai 12. Itulah ada yang namanya penghematan frekuensi," kata Henri.

Henri mengatakan, nantinya akan ada frekuensi-frekuensi yang dulunya digunakan oleh TV analog, tidak dipakai lagi dan dikembalikan ke pemerintah.

"Itulah yang namanya frekuensi pita 700 megahertz. Itu kemudian nanti menjadi satu pendapatan negara, karena frekuensinya bisa dipakai kepentingan-kepentingan lain yang lebih sesuai dengan konteks digital sekarang," sambungnya.

(Gio/Ysl)