RUU Baru Korsel Siap Runtuhkan Dominasi Sistem Pembayaran Google dan Apple

Di bawah RUU yang dijuluki "hukum anti-Google" tersebut, operator toko aplikasi besar dilarang memaksa pengembang untuk menggunakan sistem pembayaran tertentu.

Tanpa banyak kesulitan, RUU tersebut diloloskan di parlemen dengan suara 180 dari 188 anggota yang hadir. Presiden Moon Jae-in pun diperkirakan akan menandatanganinya untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Perusahaan yang tidak mematuhi aturan tersebut bisa terancam denda hingga tiga persen dari semua pendapatan di Korsel.

Kepada Reuters, Google hanya mengatakan bahwa mereka akan "merefleksikan bagaimana undang-undang ini sambil mempertahankan model yang mendukung sistem operasi dan toko aplikasi berkualitas tinggi."

Sementara itu kepada The Post, Apple mengatakan bahwa membiarkan pengembang menggunakan sistem pembayaran non-Apple malah dapat membahayakan pengguna.

Menurut Apple, UU semacam ini "menempatkan pengguna yang membeli barang digital dari sumber lain pada risiko penipuan, merusak perlindungan privasi mereka, mempersulit pengelolaan pembelian mereka."

Selain itu, Apple juga menyebut bahwa hal itu membuat fitur seperti 'Ask to Buy' dan Parental Controls akan menjadi kurang efektif.

Namun pengembang aplikasi memuji apa yang dilakukan Korsel. Match Group, pemilik Tinder, memuji langkah itu sebagai "gerakan monumental dalam perjuangan untuk ekosistem aplikasi yang adil."

Di negara asalnya, Google dan Apple pun harus siap berhadapan dengan RUU serupa yang sedang dibahas anggota parlemen bipartisan AS.

Sementara itu, Uni Eropa juga tahun lalu mengatakan melakukan investigas terhadap aturan pembayaran kedua perusahaan itu, untuk mengetahui apakah mereka secara tidak adil menekan persaingan.

(Dio/Isk)