Sukses

Upaya Twitter Atasi Aksi Manipulasi di Layanannya

Twitter menjabarkan mengenai tindakan yang dilarang di platformnya, termasuk cara kerja dan langkah-langkah untuk menanggulanginya.

Liputan6.com, Jakarta - Twitter mengungkap sejumlah kebijakan dan langkah untuk mengatasi upaya manipulasi yang terjadi pada platformnya. Manipulasi platform sendiri merupakan penggunaan layanan Twitter yang bersifat manipulatif dan dapat mengganggu pengalaman orang di Twitter.

"Sering kali kalau merujuk pada manipulasi platform, kata bot selalu muncul. Namun ada perbedaan antara manipulasi platform berbahaya dan akun bot yang memang dirancang untuk mengunggah otomatis," tutur Global Head Site Integrity Twitter, Yoel Roth dalam media briefing yang dilakukan secara virtual.

Oleh sebab itu, Yoel menuturkan, Twitter menggunakan pendekatan holistik sebelum menentukan sebuah akun atau tindakan masuk dalam kategori upaya manipulasi platform.

Salah satunya adalah perilaku untuk mengunggah konten spam. Biasanya, tweet yang dianggap spam berisi konten mengganggu, berbahaya atau melakukan duplikasi tagar, tautan, serta beberapa konten lainnya.

Selain itu, Twitter juga melarang pengguna akun palsu. Dalam hal ini, akun palsu yang dimaksud adalah akun tidak autentik dalam jumlah banyak dan profilnya menggunakan informasi yang dicuri dari akun lain untuk memperdaya pengguna lainnya.

Yoel juga menuturkan, Twitter melarang tindakan ampilifikasi buatan yaitu menggunakan otomatisasi/spam untuk meningkatkan jumlah like, retweet, atau follower suatu akun.

"Twitter berupaya menghentikan tindakan seperti ini, karena kami menginginkan interaksi yang otentik," ujar Yoel melanjutkan. Lalu, hal yang juga menjadi perhatian Twitter adalan aksi manipulasi terkoordinasi, seperti beberapa akun yang dioperasikan satu orang untuk mengganggu percakapan.

Terakhir, hal yang juga dilarang adalah melakukan penyalahgunaan produk Twitter. Beberapa tindakan ini termasuk menggunakan fitur di Twitter, seperti pelaporan untuk mengganggu percakapan atau melecahkan individu tertentu.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 4 halaman

Kerangka Kerja Twitter untuk Menentukan Hal Tidak Autentik

Sementara kerangka kerja yang dipakai Twitter untuk menentukan sesuatu hal tidak autentik, Yoel menuturkan, mereka menggunakan aspek yang diberi nama ABC. Adapun penjabaran lebih lanjut dari kerangka tersebut adalah berikut ini :

  • Pelaku (Actor) : orang atau kelompok yang melakukan manipulasi, seperti bisnis komersial, sekelompok troll di internet, aktivis, pemerintah dan militer, termasuk orang biasa.
  • Perilaku (Behavior) : taktik yang digunakan untuk memperkuat konten atau narasi, seperti memaksakan jumlah unggahan tagar tertentu, konten duplikasi, penyebarang tweet yang tidak autentik, pengaturan akun dalam jumlah banyak, termasuk profil palsu dengan tujuan penipuan.
  • Konten (Content) : konten atau narasi yang diamplifikasi, mulai dari bisnis dan produk, karakter pengguna, kebijakan, hingga propaganda.

Dari melakukan analisis berdasarkan kerangka kerja tersebut, baru Twitter secara keseluruhan dapat menentukan sesuatau hal, akun atau aktivitasnya tidak autentik.

3 dari 4 halaman

Langkah Twitter untuk Menegakkan Aturan

Lebih lanjut Yoel menuturkan, Twitter memiliki sejumlah hal yang dilakukan untuk menangani aksi manipulasi platform. Salah satunya adalah memahami dan fokus menilai tindakan, tujuan, maupu perilaku khas dari pelaku manipulasi platform.

Selain itu, Twitter juga melakukan tindakan pencegahan yang bisa mempersulit pelaku manipulasi platform mencapai tujuannya. Beberapa di antaranya adalah melakukan pemfilteran visibilitas, mengurangi penyebaran percakapan, perubahan produk, termasuk penangguhan akun.

Twitter juga senantiasa beradaptasi dengan perubahan perilaku dari pelaku manipulasi di platformnya. Tidak hanya itu, perusahaan juga melakuakn evaluasi dan melakukan perubahan tindakan jika memang diperlukan.

(Dam/Isk)

4 dari 4 halaman

Infografis Mekanisme Virtual Police Awasi Pengguna Media Sosial