Lithuania Imbau Warga Tak Pakai Smartphone Xiaomi dan Huawei

Ratusan Orang Ikuti Syuting TikTok di Lithuania — Seorang pria berswafoto bersama putrinya dalam sesi syuting TikTok di Vilnius, Lithuania (10/8/2020). Bintang media sosial lokal "The Trending Gang" pada Senin (10/8) menggelar sesi syuting TikTok di Vilnius, menarik perhatian ratusan pengikut dan penggemarnya. (Xinhua/Alfredas Pliadis)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Lithuania meminta konsumen untuk tidak menggunakan smartphone buatan Tiongkok merek Xiaomi dan Huawei. Permintaan ini diberlakukan karena smartphone Tiongkok dianggap rentan secara keamanan dan memiliki masalah sensor pada perangkat tertentu.

National Cyber Security Center Lithuania mengklaim, mereka menemukan risiko keamanan siber untuk perangkat-perangkat yang dibuat oleh Huawei dan Xiaomi.

Selain itu, mengutip CBS News, Jumat (24/9/2021), para pakar siber di negara Baltik tersebut, mengatakan bahwa ada risiko pembatasan kebebasan berekspresi pada ponsel Xiaomi.

Menurut mereka, smartphone Xiaomi memiliki fitur filter konten untuk 449 kata kunci atau kelompok kata kunci dalam karakter Tiongkok.

Mereka mengklaim, fungsi itu bisa diaktifkan kapan saja dan tidak menutup kemungkinan kata-kata yang menggunakan karakter Latin bisa ditambahkan dalam daftar filter.

Lithuania melaporkan, aplikasi yang menerima pembaruan daftar kata dan frasa yang disensor, bisa memblokirnya. Frasa tersebut termasuk "Free Tibet," "Voice of America," "Democratic Movement," dan "Long Live Taiwan Independence."

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Xiaomi resmi merilis Xiaomi Mi 11 untuk global setelah sebelumnya hanya tersedia untuk pasar China. Xiaomi Mi 11 hadir dengan sejumlah spesifikasi yang menarik.

2 dari 4 halaman

Sarankan Warga Tak Pakai Ponsel Tiongkok

Ilustrasi ponsel. Sumber foto: unsplash.com/Robin Warroll.

Lembaga yang berada di bawah Kementerian Pertahanan Lithuania itu juga mengungkapkan sudah melakukan penyelidikan pada smartphone buatan OnePlus, namun tidak menemukan masalah serupa.

Hal itu membuat Wakil Menteri Pertahanan Margiris Abukevicius pada Rabu pekan ini, meminta lembaga negara dan masyarakat tidak memakai ponsel-ponsel Tiongkok tersebut.

"Kami sangat menyarankan agar lembaga negara dan publik tidak menggunakan perangkat itu dan berencana untuk memulai undang-undang yang mengatur pengadaan perangkat tertentu untuk kementerian dan berbagai lembaga negara."

Menurut Abukevicius, lebih dari 200 otoritas publik telah membeli smartphone Tiongkok dan lebih dari 4.500 perangkat digunakan. Namun, ia tidak merinci mereknya.

National Cyber Security Center Lithuania menambahkan, saran tersebut untuk memastikan penggunaan yang aman dari perangkat seluler 5G yang dijual di negara Lithuania dan software yang terkandung di dalamnya.

Selain itu, Abukevicius juga mengatakan, "orang biasa harus tahu apa yang ada dalam ponsel ini, tentang perangkat lunak tertentu dan mempertimbangkan keamanan sebelum membuat keputusan (untuk membeli)."

3 dari 4 halaman

Bantahan Xiaomi dan Huawei

Perbesar

Logo Xiaomi (Foto: Agustin Setyo Wardani / Liputan6.com)

Mengutip South China Morning Post, kepada Reuters, Xiaomi membantah perangkat mereka melakukan sensor komunikasi ke dan dari penggunanya.

"Xiaomi tidak pernah dan tidak akan pernah membatasi atau memblokir perilaku pribadi pengguna smartphone kami, seperti mencari, menelepon, menjelajahi web, atau penggunaan perangkat lunak komunikasi pihak ketiga," kata juru bicaranya.

Xiaomi juga menyebut, pihaknya sepenuhnya menghormati dan melindungi hak hukum semua pengguna. Perusahaan memastikan, Xiaomi patuh pada aturan perlindungan data Uni Eropa atau General Data Protection Regulation (GDPR).

Sementara itu, Huawei juga mengatakan, ponsel mereka tidak mengirimkan data pengguna secara eksternal. Pernyataan Lithuania itu pun seakan membuat hubungannya dengan Tiongkok menjadi lebih tegang.

Awal bulan ini, Lithuania menarik duta besarnya untuk Tiongkok, menyusul keputusan mereka di Juli lalu, untuk mengizinkan Taiwan membuka kantor di ibukotanya dengan namanya sendiri.

Bulan Agustus, Tiongkok memanggil duta besarnya untuk Lithuania dan meminta negara itu "segera memperbaiki keputusannya yang salah."

(Dio/Tin)

4 dari 4 halaman