CEO Indodax Sebut Tiongkok Larang Kripto Bukanlah Hal Baru

Selain itu, grup industri keuangan Tiongkok pada Mei 2021 yaitu Asosiasi Keuangan Internet Nasional Tiongkok, Asosiasi Perbankan Tiongkok, dan Asosiasi Pembayaran dan Kliring Tiongkok juga melarang perdagangan kripto.

Oscar juga mengatakan, Bitcoin sejak tahun 2013 juga sudah dilarang di Tiongkok.

"Pada 2017, pemerintahan Tiongkok pernah menutup bursa kripto lokal. Kemudian di Juli 2018, People's Bank of China mengatakan ada sekitar 80 platform perdagangan kripto dan Initial Coin Offering yang ditutup," katanya. 

Oscar menambahkan, "Pada 2019, People's Bank of China mengeluarkan pernyataan akan memblokir akses ke semua bursa kripto domestik dan asing serta situs web Initial Coin Offering."

Oscar melanjutkan, langkah tegas Tiongkok terhadap transaksi kripto tidak perlu dikhawatirkan, mengingat banyak negara yang justru mendukung pertumbuhan asetnya termasuk Indonesia.

Ia mengatakan, Indonesia memperbolehkan aset kripto menjadi suatu komoditas dan sudah resmi diatur di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

"Ekosistem Tiongkok dirancang tertutup termasuk internet. Tiongkok memblokir YouTube, WhatsApp, Facebook, Google dan menciptakan layanannya sendiri, namun keempat layanan tersebut toh tetap berjaya sampai saat ini," kata Oscar.

Selain itu Oscar menjelaskan, aset kripto juga dapat disimpan secara luring menggunakan USB flashdrive, yang membuatnya menjadi lebih sulit apabila ada pihak yang menghalanginya memiliki aset tersebut.

"Saya sendiri masih optimistis terhadap kripto dan bitcoin. Karena apa? Negara negara lain termasuk 'negara barat' toh mendukung inovasi ini. Berita dari Tiongkok hanya berita usang sejak tahun 2013 dan bukan merupakan sesuatu yang baru," ujarnya memungkasi.