NIK Jadi NPWP, Bikin Data Masyarakat Lebih Aman Atau Rentan Bocor? Ini Kata Pakar

Liputan6.com, Jakarta - Penerapan pajak baru akan dimulai setelah pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Salah satu yang diatur adalah menambah fungsi NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai pengganti NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, penambahan NPWP ke dalam KTP ini juga merupakan usulan dari DPR RI agar mempermudah pemantauan wajib pajak.

"Ada terobosan yang jadi usulan DPR, yaitu mengintegrasikan basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan. Dengan menggunakan NIK sebagai NPWP wajib pajak orang pribadi," tuturnya menjelaskan.

Terkait rencana ini, pakar keamanan siber Alfons Tanujaya mengatakan penggunaan NIK secara teknis memang mempermudah wajib pajak menjalankan kewajibannya. Namun hal ini harus diikuti dengan pengamanan data yang baik dan memperhatikan hak masyarakat atas kerahasiaan data pribadinya.

"Jangan hanya menggunakan NIK dan nama lengkap untuk mengakses data penting, seperti sertifikat vaksin dan informasi rahasia lainnya. Sebab, data NIK dan nama lengkap sudah banyak yang bocor, sehingga data yang harusnya dilindungi menjadi mudah diakses siapa pun," tuturnya saat dihubungi Tekno Liputan6.com, Senin (11/10/2021).

Oleh sebab itu, Alfons menuturkan, Dirjen Pajak harus sangat serius memperhatikan hal ini. Ia mengingatkan, jangan sampai ada akses tidak bertanggung jawab pada informasi wajib pajak, mengingat hal itu merupakan pelanggaran hak pemilik data, karena seharusnya bersifat kredensial.

"Kalau pengamanan datanya kurang baik seperti informasi sertifikat vaksin yang bisa diakses hanya dengan memasukkan NIK dan nama lengkap, maka bahaya sekali jika orang bisa mengakses informasi pajak hanya menggunakan NIK dan nama lengkap," tuturnya melanjutkan.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.